Poin Penting
- Pemerintah memprioritaskan evakuasi korban, penyaluran bantuan, serta pembukaan akses ke wilayah terdampak gempa di NTT.
- Kementerian PU menangani 12 titik longsoran dan melakukan pemeriksaan infrastruktur sumber daya air.
- Setelah masa tanggap darurat, pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak.
Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan difokuskan pada evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.
Baca juga: Ekonom Ungkap Strategi Danantara agar Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi
Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” ujar Agus, dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026.
Kementerian PU Tangani 12 Titik Longsor
Dari sisi infrastruktur, AHY mengatakan telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk membuka akses yang terputus serta memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat secepat mungkin.
“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.
Saat ini, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menangani 12 titik longsoran. Sebanyak tiga titik berada di ruas Ruteng–KM 210, satu titik di ruas KM 210–Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela–Batas Kota Ende.
Baca juga: Tragedi Siswa SD di NTT: Potret Gelap Masalah Keuangan Keluarga
Sejumlah alat berat berupa loader dan excavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran dan menjaga akses jalan tetap fungsional. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas mengingat masih adanya potensi gempa susulan.
Pemulihan Air dan Layanan Dasar Jadi Prioritas
Pemulihan layanan dasar, terutama ketersediaan air bagi masyarakat, juga menjadi prioritas. Kementerian PU terus melakukan inspeksi terhadap infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.
Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual berada dalam kondisi baik, sementara pemeriksaan teknis yang lebih detail masih terus dilakukan.
Sementara itu, pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.
Baca juga: Pemerintah Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera jadi 8 Persen
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II juga telah menyiagakan berbagai peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila dibutuhkan di lapangan.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Waemese di Labuan Bajo agar layanan air minum bagi masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur juga terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air.
“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” tegas Menko AHY.
Selain penanganan langsung di lapangan, pemerintah terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya.
Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.
Baca juga: Gempa Flores, BNPB Siapkan 8 Langkah Mulai dari Status Darurat hingga Pemulihan
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga terus mengonsolidasikan langkah Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait lainnya agar respons pemerintah berjalan cepat, terpadu, dan tidak tumpang tindih.
“Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna,” tutur AHY.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dilanjutkan Usai Masa Darurat
AHY menegaskan penanganan tidak akan berhenti setelah fase tanggap darurat. Setelah kondisi darurat tertangani, pemerintah akan melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil asesmen kerusakan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara cepat, tepat, aman, dan lebih tangguh. Infrastruktur yang rusak tidak hanya perlu dikembalikan fungsinya, tetapi juga harus dibangun kembali dengan memperhatikan ketahanan terhadap risiko bencana pada masa mendatang.
“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.
Baca juga: Amankan Listrik HUT ke-81 RI, PLN Kerahkan 45 Ribu Personel dan Siapkan Cadangan 9 GW
AHY secara khusus mengapresiasi seluruh unsur yang bekerja di lapangan, mulai dari TNI, Polri, BPBD, relawan, pemerintah daerah, hingga jajaran teknis kementerian terkait, termasuk Kementerian PU.
“Kepada seluruh petugas di lapangan, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan jajaran teknis kementerian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Teruslah bekerja dengan cepat, cermat, dan penuh empati,” kata AHY.
Di tengah upaya penanganan tersebut, AHY juga menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga maupun mengalami luka dan kerugian akibat gempa bumi di NTT.
“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa, korban luka, serta kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujar AHY.
Baca juga: Prabowo Instruksikan BNPB Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
AHY mengatakan pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat NTT selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas dan memberikan dukungan kepada warga terdampak.
“Doa kita semua untuk seluruh masyarakat NTT yang terdampak. Semoga setiap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kita akan lalui ini bersama. Pemerintah akan terus hadir hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak berangsur pulih,” tutup Menko AHY. (*)
