Poin Penting
- BNPB mendorong enam kabupaten terdampak dan Pemprov NTT segera menetapkan status tanggap darurat.
- Posko penanganan dibentuk di tingkat daerah, dengan Posko Nasional Pendampingan di Labuan Bajo dan Maumere.
- Pemulihan layanan dasar ditargetkan berlangsung dalam tujuh hari, disertai percepatan distribusi logistik dan pendataan kerusakan.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menetapkan delapan langkah untuk mempercepat penanganan darurat gempa bumi yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut mencakup penetapan status darurat, pembentukan posko di berbagai tingkatan, percepatan distribusi logistik, operasi pencarian dan pertolongan, pemulihan layanan dasar, hingga penyediaan informasi resmi melalui media center.
Sebagai langkah pertama, Suharyanto mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT, untuk segera menetapkan status darurat secara resmi.
Menurutnya, kepastian status kedaruratan menjadi dasar bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan kementerian/lembaga terkait untuk menyalurkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto, dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026.
Baca juga: Gandeng BNPB, United Tractors Perkuat Mitigasi Bencana Masyarakat Desa
Posko Dibentuk hingga Tingkat Provinsi
Pada langkah kedua, Suharyanto meminta percepatan pembentukan pos komando atau posko di tingkat kabupaten hingga provinsi. Pembentukan posko tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran TNI dan Polri dalam mengoordinasikan penanganan di lapangan.
Posko kedaruratan daerah dinilai penting untuk memastikan pergerakan personel, penataan pengungsi, dan distribusi logistik dapat berjalan dalam satu komando yang terintegrasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.
Baca juga: Amankan Listrik HUT ke-81 RI, PLN Kerahkan 45 Ribu Personel dan Siapkan Cadangan 9 GW
Untuk memperkuat penanganan di daerah, BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.
Dua titik operasi tersebut disiapkan untuk menjangkau wilayah terdampak di Flores bagian barat dan timur secara lebih cepat dan merata.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” paparnya.
Posko Logistik Nasional Dibuka di Halim
Sebagai langkah berikutnya, Suharyanto mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut akan menjadi pusat penerimaan dan penyaluran bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat. Bantuan selanjutnya akan didistribusikan ke Flores melalui jalur udara menuju Labuan Bajo dan Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Kepala BNPB.
Baca juga: Listrik Bali Pulih Total Pasca Banjir dan Longsor
Sementara itu, pada langkah kelima, Suharyanto menginstruksikan tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR).
Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang. Penyisiran lokasi terdampak akan terus dilakukan bersama TNI, Polri, dan relawan hingga kondisi dinyatakan aman.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
