Poin Penting
- Prabowo membuka opsi pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi BUMN 30 tahun terakhir.
- Pemerintah menemukan 1.074 BUMN setelah pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund.
- Prabowo menilai banyak BUMN tidak produktif dan diduga merekayasa laporan keuntungan.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Langkah itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo menilai persoalan tata kelola perusahaan negara sudah berlangsung lama. Ia menegaskan pengusutan perlu dilakukan secara serius dan menyeluruh.
Menurut Prabowo, sejumlah perusahaan negara berjalan tanpa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ia juga menilai pemerintah sering tidak dianggap dalam pengelolaan BUMN.
Baca juga: Utang RI Naik, Dividen BUMN Bakal Ditarik Lagi ke APBN
Prabowo Soroti Tata Kelola BUMN
Prabowo mengatakan persoalan BUMN bukan masalah sesaat. Ia melihat ada pola tata kelola yang berlangsung dalam jangka panjang.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Karena itu, ia membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc khusus. Lembaga itu akan menelusuri tanggung jawab para pengurus dan direksi masa lalu.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ujarnya.
Nada pidato Prabowo menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap pengelolaan perusahaan negara. Ia menilai masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan langkah biasa.
Temuan Danantara Ungkap Kompleksitas BUMN
Sorotan terhadap BUMN menguat setelah pemerintah membentuk Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia. Dari proses pendataan, pemerintah menemukan jumlah perusahaan negara jauh melebihi perkiraan.
Prabowo mengaku semula memperkirakan hanya 300-400 BUMN. Namun, hasil pendataan menunjukkan ada 1.074 perusahaan negara.
“Ketika bentuk Danantara yaitu dana kedaulatan kita, SWF kita, menemukan bahwa ada 1.074 BUMN,” kata Prabowo.
Ia juga menyoroti rantai perusahaan yang sangat panjang. Banyak BUMN memiliki anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan.
Menurut Prabowo, struktur seperti itu membuat pengawasan semakin rumit. Kompleksitas tersebut dinilai membuka ruang persoalan tata kelola.
Baca juga: BUMN Harus Ramping! DPR Dorong Streamlining Dipercepat
Dugaan Rekayasa Laba dan Peluang Amnesti
Prabowo tidak hanya menyoroti jumlah perusahaan negara. Ia juga menyinggung kinerja banyak BUMN yang dianggap tidak produktif dan terus merugi.
Menurutnya, sebagian laporan keuangan menunjukkan keuntungan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia bahkan menyebut ada laba yang direkayasa.
“Kalau saya laporkan semua saya takut rakyat kita marah. Saudara-saudara terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus. Laporannya untung, ngarang aja itu untungnya,” kata Prabowo.
Meski membuka opsi pengusutan, Prabowo juga menawarkan kemungkinan amnesti khusus. Peluang itu ditujukan bagi pihak yang mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki diri.
“Tapi saya akan menghadapi majelis, menghadapi DPR. Kalau perlu kita memberi peluang amnesti khusus mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 6 Persen Tahun Ini
Keputusan mengenai amnesti itu diserahkan kepada DPR. Prabowo menegaskan pembahasan harus melibatkan wakil rakyat.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menekankan bahwa BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara tidak boleh menjadi milik direksi, komisaris, ataupun sumber dana penguasa. (*)
Editor: Yulian Saputra
