Poin Penting
- Utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026, naik Rp655,79 triliun sejak akhir 2025.
- Pembiayaan utang mencapai Rp477,43 triliun, jauh di atas defisit APBN Rp196,5 triliun akibat kebijakan front loading
- Utang valas meningkat, dengan pelemahan rupiah menambah posisi utang sekitar Rp154 triliun selama enam bulan pertama 2026.
Jakarta – Posisi utang pemerintah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Dalam enam bulan pertama tahun ini, utang pemerintah bertambah Rp655,79 triliun dari posisi akhir 2025 sebesar Rp9.637,90 triliun.
Utang tersebut mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau 87,11 persen dari total utang. Nilai itu meningkat Rp579,56 triliun dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar Rp8.387,23 triliun.
Sementara itu, pinjaman pemerintah tercatat Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen dari total utang. Angka tersebut naik Rp76,23 triliun dari posisi akhir 2025 sebesar Rp1.250,67 triliun.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, tambahan utang tersebut berasal dari pembiayaan utang dalam APBN hingga 30 Juni 2026 yang mencapai Rp477,43 triliun.
“Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas),” kata Awalil dalam keterangannya, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Awalil, pembiayaan utang merupakan konsekuensi dari defisit APBN hingga 30 Juni 2026 sebesar Rp196,5 triliun serta pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp52,21 triliun.
“Pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit, disebabkan kebijakan berutang terlebih dahulu (front loading) untuk keperluan bulan-bulan berikutnya,” ucapnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Awalil, terkonfirmasi dari posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp255,5 triliun per akhir Juni 2026.
Dengan demikian, pemerintah melakukan pembiayaan utang jauh di atas kebutuhan untuk menutup defisit pada periode tersebut. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar selama enam bulan pertama 2026 turut menambah posisi utang sekitar Rp154 triliun.
Baca juga: Utang RI Naik, Dividen BUMN Bakal Ditarik Lagi ke APBN
Komposisi Denominasi SBN
Awalil mengatakan, Kementerian Keuangan tidak menyampaikan secara rinci komposisi denominasi utang dalam pengumuman posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026.
“Namun dalam publikasi berbeda, tersaji SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp7.118,39 triliun. Sedangkan yang berdenominasi valuta asing sebesar Rp1.848,40 triliun,” jelasnya.
Posisi SBN denominasi rupiah meningkat Rp368,17 triliun dari akhir 2025 yang sebesar Rp6.750,23 triliun. Namun, porsinya terhadap total SBN turun dari 80,48 persen menjadi 79,39 persen.
Sementara itu, SBN berdenominasi valas bertambah Rp211,42 triliun dari Rp1.636,98 triliun. Porsinya terhadap total SBN meningkat dari 19,52 persen menjadi 20,61 persen.
“Posisi SBN denominasi dolar Amerika sebenarnya menurun selama 6 bulan ini, dari USD82,46 miliar menjadi USD81,89 miliar. Namun, dinyatakan dalam posisi rupiah justru bertambah Rp87 triliun, dari Rp1.378,71 triliun menjadi Rp1.465,71 triliun,” pungkasnya.
Awalil menyampaikan, pemerintah cukup gencar menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) denominasi dolar AS selama enam bulan pertama 2026, dengan nilai mencapai USD54,7 miliar.
Jumlah tersebut ditambah penerbitan pada akhir 2025 sebesar USD2 miliar yang diperlakukan sebagai penerbitan 2026. Namun, penerbitan tersebut diimbangi dengan pelunasan utang yang jatuh tempo dalam jumlah cukup besar, terutama SBN syariah.
Untuk denominasi euro, posisi SBN meningkat baik dalam nilai euro maupun rupiah. Nilainya naik dari EUR9 miliar menjadi EUR12,95 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, meningkat dari Rp176,62 triliun menjadi Rp264,21 triliun.
SBN denominasi yen Jepang juga meningkat dari JPY546,40 miliar menjadi JPY620,30 miliar. Dalam rupiah, nilainya naik dari Rp58,35 triliun menjadi Rp68,43 triliun.
Hal serupa terjadi pada SBN denominasi yuan China yang meningkat dari CNH6 miliar menjadi CNH15,25 miliar. Dalam rupiah, posisinya naik dari Rp14,35 triliun menjadi Rp40,20 triliun.
Sementara itu, posisi SBN denominasi dolar Australia tidak berubah, yakni AUD800 juta. Namun, dalam rupiah meningkat dari Rp8,95 triliun menjadi Rp9,85 triliun.
Awalil menyatakan, terjadi peningkatan pada sejumlah denominasi, seperti euro, yen, dan yuan. Kendati demikian, porsinya masih relatif kecil dibandingkan dolar AS.
Per 30 Juni 2026, porsi SBN valas berdasarkan denominasi rupiah terdiri dari dolar AS sebesar 73,34 persen, euro 18,41 persen, yen 4,77 persen, yuan 2,80 persen, dan dolar Australia 0,69 persen.
“Semua mata uang asing yang menjadi denominasi SBN mengalami pelemahan selama 6 bulan ini,” tukasnya.
Dia membeberkan, kurs yang menjadi dasar perhitungan Kemenkeu dalam menyajikan posisi SBN, antara lain dolar AS melemah dari Rp16.720 menjadi Rp17.899, euro dari Rp19.642,26 menjadi Rp 20.402,18; yen Jepang dari Rp106,79 menjadi Rp110,31; Yuan China dari Rp2.391,71 menjadi Rp2.636,24; dolar Australia dari Rp11.182,34 menjadi Rp12.310,04.
Baca juga: Utang RI Tembus Rp10.293 Triliun, Purbaya Siapkan Strategi Tekan Defisit
“Narasi Kemenkeu belakangan kerap mengedepankan upaya meningkatkan denominasi valas selain dolar, terutama denominasi Yuan China (Panda Bond) dan Yen Jepang (Samurai Bond). Meski secara nominal masih jauh lebih sedikit dibanding dolar Amerika, namun porsi keduanya meningkat selama 6 bulan ini,” paparnya.
Menurutnya, upaya pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang dapat dipahami sebagai bagian dari mitigasi risiko.
Namun, dinamika nilai tukar selama enam bulan pertama 2026 menunjukkan yuan China justru melemah 10,22 persen, lebih tinggi dibandingkan dolar AS yang melemah 7,05 persen. Sementara yen Jepang relatif lebih baik dengan pelemahan 3,30 persen.
“Penerbitan global bond atau SBN valas mesti menimbang faktor risiko pelemahan kurs rupiah tadi. Bahkan, mencermati perkembangan 6 bulan ini sebenarnya seluruh SBN valas telah menambah posisi serta beban pembayarannya,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
