Poin Penting
- Pengamat Undip menilai transparansi Danantara cukup lewat sistem audit dan pelaporan, bukan membuka semua informasi ke publik
- Legitimasi dinilai harus dibangun dari tata kelola kuat dan akuntabilitas penggunaan dana publik yang berdampak langsung
- Danantara tengah membenahi laporan keuangan konsolidasi BUMN, termasuk pembersihan aset bermasalah Rp100 triliun untuk perkuat transparansi.
Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Satria Aji Imawan, menilai transparansi dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak selalu berarti membuka seluruh informasi investasi kepada publik.
Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun sistem pelaporan dan audit yang relevan serta mampu menciptakan kepercayaan masyarakat.
“Sebenarnya, transparansi itu tidak lantas membuka semuanya, melainkan membangun pelaporan audit yang relevan dengan publik dan menimbulkan ketentraman. Jadi saya pikir itu yang lebih utama ketimbang semua dibuka kepada publik,” kata Satria, dalam keterangannya, dikutip Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menjelaskan, legitimasi lembaga investasi negara umumnya dibangun melalui tata kelola yang mendapat perhatian dan kepercayaan publik.
Untuk itu, kepatuhan terhadap standar internasional perlu dibarengi dengan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga: ICW Wanti-wanti Risiko Oligarki dan Kekebalan Hukum di Danantara
“Legitimasi itu dibangun melalui hal-hal yang mendapat atensi publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang kemudian berhubungan langsung dengan publik. Memang kepatuhan harus dibangun melalui standar internasional, tapi lebih penting adalah dibangun melalui dana yang dikelola oleh Danantara yang dibayarkan oleh publik,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan fondasi laporan keuangan dan tata kelola yang kuat menjadi hal krusial bagi Danantara. Pasalnya, lembaga tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Penting juga membangun fondasi laporan keuangan dan governance yang kuat dari Danantara karena melibatkan banyak aktor di berbagai lini, bahkan tidak hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Sehingga, saya pikir fondasi governance dan kesepakatan tata kelola yang dibangun itu lebih penting,” kata Satria.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan proses penyusunan laporan keuangan Danantara memiliki kompleksitas yang berbeda karena merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya.
Baca juga: CELIOS Soroti Danantara: Transparansi Nihil, Risiko Fiskal Membesar
Dony mengungkapkan, saat ini Danantara tengah melakukan pembenahan besar-besaran, termasuk pembersihan buku keuangan BUMN sebagai fondasi dari laporan keuangan Danantara. Langkah ini mencakup proses impairment (penurunan nilai aset) bermasalah yang nilainya menyentuh Rp100 triliun.
“Laporan keuangan Danantara itu adalah konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN. Nah kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan BUMN dan ada beberapa BUMN yang belum selesai,” ujar Dony di Jakarta.
Menurut Dony, pembenahan ini merupakan bentuk keterbukaan lembaga terhadap tata kelola perusahaan pelat merah ke depan.
“Ini bentuk daripada transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus dikelola secara transparan,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
