Poin Penting
- Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi kemacetan saat demo mahasiswa di Bundaran HI.
- Polda Metro Jaya dan TNI mengerahkan 4.151 personel gabungan guna mengamankan jalannya aksi.
- Mahasiswa membawa lima tuntutan utama, termasuk penghentian pemborosan APBN dan penurunan harga kebutuhan pokok serta BBM.
Jakarta – Demo mahasiswa akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aparat kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional guna mengurangi potensi kemacetan dan menjaga keamanan di lokasi aksi.
Polda Metro Jaya menyatakan pengaturan arus kendaraan akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut disiapkan untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan sekaligus menjamin keselamatan peserta aksi yang menyampaikan aspirasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengalihan arus hanya dilakukan apabila terjadi kepadatan kendaraan atau kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.
Baca juga: OJK Awasi Dampak Demo terhadap Multifinance, Dorong Relaksasi Pinjaman
Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo Bersifat Situasional
Budi menjelaskan, kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dinamika yang mungkin muncul selama aksi berlangsung.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila terjadi kepadatan kendaraan, konvoi massa, maupun situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Antara, Jumat.
Ia mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman guna mengurangi kepadatan selama aksi berlangsung.
Selain itu, kepolisian juga telah memetakan berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi selama demo, mulai dari kemacetan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.
Aparat Kerahkan 4.151 Personel Gabungan
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan total 4.151 personel gabungan. Jumlah tersebut terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI.
Menurut Budi, pengerahan personel dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas publik secara berlebihan.
“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” ujar Budi.
Ia menegaskan pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Monas juga telah disiapkan secara fleksibel sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Polda Metro Jaya turut mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Baca juga: OJK Siapkan 3 Langkah Antisipasi Dampak Demo ke Sektor Keuangan
Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah
Sementara itu, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan yang ditimbulkan akibat aksi di Bundaran HI.
“Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi,” ujar Athof saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (11/6/2026).
Athof menegaskan gangguan lalu lintas yang terjadi diperkirakan hanya berlangsung dalam beberapa jam.
“Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam,” tuturnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Athof juga mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, hingga komunitas pelari untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Kita rebut keadilan! Karena keadilan tidak datang sendiri. Ia harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan pemerintah yang berlagak besar,” ujar Athof. (*)
Editor: Galih Pratama
