Jakarta–Paket kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dianggap bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun rangkaian paket kebijakan tersebut pada dasarnya juga merupakan upaya deregulasi untuk memudahkan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2015. “Intinya ini untuk melepaskan terlalu banyak regulasi. Regulasi kita itu terlalu banyak. Dari tahun 2010 sampai 2014 sudah ada 42.000 regulasi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan rangkaian paket kebijakan tersebut, pemerintah sejauh ini mencoba untuk melakukan reformasi regulasi. Setidaknya, kata dia, jumlah regulasi yang dapat direformasi mencapai 50%. Dengan kebijakan-kebijakan deregulasi ini, maka diharapkan perekonomian dapat tumbuh lebih baik.
Sedangkan untuk ke depan, Sofyan mengaku, pemerintah masih akan menerbitkan berbagai paket kebijakan. Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung berpikiran out of the box, sehingga Jokowi menginginkan banyak program deregulasi untuk memudahkan dan mempercepat kegiatan perekonomian.
“Bukan hanya enam atau tujuh, kalau perlu seratus kebijakan. Yang bagus adalah Pak Jokowi ini sangat berpikiran out of the box, presiden menginginkan program deregulasi sebanyak mungkin,” ucapnya.
Terkait dengan Paket Kebijakan VII, jelas Sofyan, saat ini sedang dalam tahap persiapan. Dia mengatakan, pada dasarnya paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah adalah guna membenahi dan mencari inefisiensi dan kebijakan yang kurang tepat, serta regulasi yang lambat.
“Investor bisa lebih cepat masuk dan investasi, iklim bisnis lebih kondusif dengan regulasi yang cepat,” tutup Sofyan. (*) Rezkiana Nisaputra
