Poin Penting
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai produk impor yang membanjiri pasar domestik menghambat pertumbuhan UMKM.
- Pembiayaan UMKM telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun, tetapi belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan usaha.
- Maman meminta pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga akses pasar dan pengendalian impor.
Jakarta – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebut, UMKM menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja dari sekitar 65,5 juta unit usaha.
Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman masih mempertanyakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia yang seakan belum begitu tampak. Padahal, pembiayaan ke sektor UMKM bahkan sudah lebih dari Rp1.500 triliun.
“Kenapa dengan naiknya nilai ekonomi akses pembiayaan yang sekarang kurang lebih di angka Rp1.500 triliun, tetapi kok rasa-rasanya dianggap oleh sebagian besar publik maupun kita sendiri belum mampu mendongkrak secara signifikan ekonomi di beberapa daerah?” tanya Maman di acara UMKM Finance Summit, Selasa, 11 Agustus 2026.
Baca juga: Bukan Cuma Modal, OJK Ungkap Kunci UMKM Bisa Naik Kelas
Menurut Maman, salah satu penyebab UMKM sulit berkembang adalah produk yang dihasilkan pelaku usaha tidak terserap pasar. Kondisi tersebut, menurutnya, salah satunya dipicu oleh membanjirnya produk impor di pasar domestik.
“Faktor yang paling besar adalah, pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk impor,” sebut Maman.
Maman menilai derasnya produk impor dapat menghambat pertumbuhan UMKM karena membuat produk lokal semakin sulit bersaing.
Maman menegaskan Kementerian UMKM tidak anti terhadap produk impor. Namun, pembiayaan dan pembinaan UMKM dinilai tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan pengelolaan arus barang impor.
“Jadi kalau misalnya barang-barang yang kita bisa produksi, apalagi itu di sektor UMKM, itu juga harus diberikan perimbangan barang-barang impor ini,” tegas Maman.
Pembiayaan UMKM Masih Terbatas
Tak sampai di sana, Maman juga menyoroti akses pembiayaan UMKM dari perbankan, yang masih berada di kisaran 16 persen dari portofolio kredit bank nasional. Padahal, bank-bank umum diharapkan bisa menyalurkan setidaknya 25 persen portofolio kredit terhadap UMKM.
Akan tetapi, Maman memahami, jika perbankan dipaksa untuk membiayai UMKM, potensi kredit macet (NPL) juga akan meningkat. Data dari OJK menunjukkan, NPL kredit UMKM sudah mencapai 4,54 persen.
Baca juga: Pembiayaan UMKM Nyaris Rp2.000 T per Juni 2026, Perbankan Dominan
Oleh sebab itu, Maman meminta agar pemangku kebijakan perlu melihat bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, tidak bisa hanya sekedar melihat dari aspek pembiayaannya saja. Menurutnya, kompleksitas untuk mendorong UMKM ini bisa tumbuh, selama tidak bisa hanya sekedar melihat dari aspek pembiayaan saja.
“Artinya, dalam kesempatan hari ini, saya juga ingin coba mulai kita melihat dari beberapa perspektif yang itu tidak hanya sekedar melihat dari aspek pembiayaan dan itu saling keterkaitan dengan seluruh aspek,” pungkasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
