Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perekonomian global saat ini sedang memasuki babak baru, di mana tantangan yang muncul semakin beragam dan disertai ketidakpastian yang mendominasi.
Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar, menjelaskan bahwa beberapa tantangan tersebut antara lain adalah Trump Effect, arah kebijakan pemerintah di negara maju, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan.
“Oleh karena itu, situasi ini memerlukan upaya yang cukup besar dari negara kita untuk memulai perjalanan transformatif, terobosan yang inovatif, serta mencari new driver road untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Agus dalam Starting Year Forum 2025, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Forum diskusi Economic Outlook 2025 bertajuk “Peluang dan Tantangan 2025-Membaca Tanda-Tanda Akankah Terjadi Krisis di Tengah Ketidakpastian Global dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat” ini, digelar oleh Infobank bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Marketing Research Indonesia (MRI).
Baca juga: Bambang Brodjonegoro Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap di Atas 5 Persen pada 2024
Agus melanjutkan, tanpa upaya nyata, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Prabowo, akan sulit tercapai.
OJK mengidentifikasi dua faktor utama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu investasi dan ekspor.
Dari sisi investasi, Agus menyoroti pentingnya program pemerintah, seperti pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Sederet Sektor Kunci Dorong Ekonomi RI di Tengah Tantangan Global
“Kami sungguh-sungguh berharap bahwa program ini bisa menghasilkan multiplier effect seperti yang diharapkan dan sekaligus memberikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengerakkan sektor riil,” imbuhnya.
Peran OJK dalam Mendukung Pertumbuhan
Tidak hanya itu, OJK juga telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk relaksasi kebijakan di sektor perbankan agar perbankan lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.
Di sisi lain, pembiayaan dari lembaga non-bank juga perlu dioptimalkan, baik melalui perusahaan pembiayaan, Sarana Multigriya Finansial (SMF), maupun BP Tapera.
Baca juga: Patut Dicontoh, India Pangkas Pajak Kelas Menengah Demi Dongkrak Ekonomi
“Industri asuransi juga diharapkan dapat membentuk konsorsium yang mendukung pembiayaan perumahan secara lebih signifikan. Selain itu kami juga di OJK akan terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholders untuk menyediakan dukungan likuiditas bagi program ini antara lain melalui produk efek beragun aset yang dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan,” ujar Agus.
Potensi Ekspor dan Keanggotaan Indonesia di BRICS-OECD
Adapun dari sisi ekspor, Agus menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan rencana masuk ke OECD dapat semakin memperluas peluang pasar ekspor nasional.
“Rencana keanggotaan Indonesia dalam OECD juga perlu ditranslasikan untuk tidak sekadar pencapaian diplomatik tetapi juga peluang strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing ekspor nasional,” tambahnya.
Baca juga: Indonesia Resmi Masuk ‘Geng’ BRICS, Ini Dia Keuntungan dan Kerugiannya
Sehingga, modalitas yang dimiliki oleh sektor jasa keuangan saat ini harus didukung dengan permodalan yang kuat, likuiditas yang memandai, profil risiko yang terkelola dengan baik, serta kinerja yang tumbuh secara positif dan berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa sektor jasa keuangan domestik dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam berbagai program strategis pemerintahan,” pungkas Agus. (*)
Editor: Yulian Saputra
