Desak Permudah Akses Pembiayaan
Melihat besarnya kontribusi UMKM, Titi mendorong pemerintah menjadikan kemudahan akses pembiayaan, percepatan digitalisasi, dukungan sertifikasi halal, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai agenda prioritas pemberdayaan UMKM.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku usaha.
“Optimalisasi kecerdasan buatan, penguatan infrastruktur pusat data nasional, serta perluasan literasi digital dinilai dapat membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas,” bebernya.
Baca juga: Kredit UMKM Mulai Pulih, OJK Optimistis Tumbuh Positif hingga Akhir 2026
Selain isu digital, Titi turut mendorong percepatan pembangunan ekonomi hijau lewat pengembangan energi terbarukan, mekanisme perdagangan karbon, skema pembiayaan berkelanjutan, dan hilirisasi sumber daya alam.
Baginya, hilirisasi bukan sekadar memperkuat basis industri domestik, melainkan juga menjadi pengungkit daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.
Pada aspek perdagangan internasional, Titi memandang optimistis peluang yang terbuka bagi Indonesia melalui berbagai skema kerja sama ekonomi lintas negara, termasuk langkah aksesi ke OECD dan rampungnya sejumlah perjanjian dagang internasional.
Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan formal yang masih dialami jutaan pelaku UMKM, serta kebutuhan untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan, tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. (*)
Editor: Yulian Saputra
