Danantara dan MBG
Burhanuddin kemudian menyoroti dua program besar pemerintah, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya, menurutnya, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha.
Pertama, ia menyoroti MBG yang dinilainya masih sentralistik dan penyerapannya rendah, meski anggarannya mencapai Rp71 triliun tahun ini.
“Karena dapur umum belum banyak tersedia dan supervisornya juga bermasalah. Dan tahun depan akan ditambah lagi alokasinya Rp100 triliun, jadi total Rp171 triliun di tengah tekanan fiskal,” imbuh Burhanuddin.
Ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program tersebut, terutama dari sisi sasaran. Ia mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga ekonomi kelas bawah.
Baca juga: Kemenkeu Sebut Anggaran Rp71 T untuk MBG Tak Bebani APBN, Ini Penjelasannya
Sementara terkait Danantara, ia menilai pemerintah masih perlu meyakinkan pelaku usaha dan investor tentang tujuan dan manfaat pembentukan lembaga investasi besar itu.
“Kalau pemerintah bisa memberikan sinyal positif bagi pengusaha. Pengusaha bergerak, dan itu punya implikasi positif, bukan hanya bagi ekonomi, tapi juga politik. Sebab, studi saya menyatakan economy matters politically. Karena kalau ekonomi lesu, dampaknya ke pemerintah sendiri,” pungkasnya. (*) Steven Widjaja
