Oleh: Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank
TIGA komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri. Langkah terhormat dilakukan Mahendra Siregar (Ketua), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua) dan Inarno Djajadi (Anggota Komisioner). Setelah sebelumnya Iman Rachman, Direktur Utama, Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tegak dan terhormat mengundurkan diri. Alasan yang muncul ke publik sebagai bentuk tanggung jawab moral, karena harga saham longsor 8 persen dalam beberapa jam pembukaan di hari Senin (26/1/2026) lalu. Namun, pengunduran diri tetap menimbulkan teka-teki di pasar.
Longsornya harga saham seusai review dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sementara ada beberapa pihak menyebut sebagai “kudeta tak berdarah” dengan menunggangi penurunan harga saham. Naik turun harga saham hal yang biasa dan pernah terjadi beberapa tahun lalu.
Setelah, harga saham longsor dalam. Lalu, perdagangan dihentikan dan tiga komisioner OJK mengundurkan diri. Sejalan dengan itu, wacana demutualisasi BEI digaungkan bak sebuah resep mujarab. Harus diakui dalam UU P2SK 2023 soal demutualisasi BEI sudah dicantumkan. Tinggal Peraturan Pemerintah (PP) yang katanya akan terbit dalam semester I 2026. Bahkan, Presiden Prabowo meminta demutualisasi agar cepat selesai.
Konon, transformasi dari “klub” milik perusahaan efek menjadi perseroan modern akan menyembuhkan penyakit lama: tata kelola yang kaku dan transparansi yang keruh. Lalu, dengan entengnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) — sang pengelola dana negara — mengangkat tangan, bersiap masuk sebagai calon pemegang saham. Di sisi lain, Danantara adalah pemegang saham BUMN di mana banyak perusahaan BUMN yang masuk bursa.
Baca juga: Danantara Siap Jadi Pemegang Saham BEI Usai Demutualisasi
Pertanyaan yang harus kita hantamkan ke meja kebijakan bukanlah “apakah ini akan selesai semester depan?”, tetapi lebih mendasar dan berbahaya: Apakah kita sedang memperbaiki rumah pasar modal, atau justru meruntuhkan fondasi kepercayaannya?
Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, setidaknnya ada dua hal penting ketika Danantara akan menjadi pemegang saham pengendali BEI.
Satu, tata kelola yang akan luntur. Boleh jadi dari oligarki terfragmentasi menuju monopoli negara? Saat ini, BEI adalah milik para broker dan perusahaan efek. Struktur mutual ini ibarat sebuah “oligarki yang terfragmentasi”. Kekuasaan tersebar di antara banyak anggota dengan kepentingan yang saling berdesakan. Ini memang melahirkan birokrasi yang lamban dan potensi kolusi “keluarga”. Tata kelolanya tidak efisien, sering terjebak dalam kompromi politik internal antar sekuritas.
Namun, di dalam ketidaksempurnaan itu, ada satu prinsip yang secara alamiah terjaga. Yaitu, tidak ada satu pemain dominan yang dapat mengarahkan bursa semata-mata untuk kepentingan portofolionya sendiri. BEI, meski dikelola dengan kikuk, tetap adalah temple yang relatif netral. Konflik kepentingan yang ada bersifat horizontal dan saling mengawasi. Jadi, lebih transpran dalam pengelolaan.
Kini, bandingkan dengan skenario Danantara masuk. Itu artinya berpotensi mengganti “oligarki terfragmentasi” dengan sebuah monopoli kepentingan strategis negara. Danantara bukan investor pasif. Ia adalah raksasa yang tengah mengais-ngais aset strategis di seluruh lini ekonomi. Memberikannya kendali atas bursa adalah seperti memberikan kunci “gudang senjata” kepada salah satu prajurit terkuat di medan perang.Ngeri.
Tata kelola yang seperti apa yang bisa diharapkan ketika “wasit” (BEI) secara struktural dimiliki dan mungkin dikendalikan oleh “pemain bintang” (Danantara) yang memiliki kepentingan langsung pada pergerakan harga saham, aturan pencatatan, dan kedalaman informasi? Ini bukan lagi tata kelola yang bermasalah, melainkan tata kelola yang gagal sejak dalam konsep. Benturan kepentingan akan bersifat vertikal, sistemik, dan tak terpecahkan.
Dua, transparansi, dari “kabut” menuju “kegelapan”? Struktur mutual dikritik karena transparansinya terbatas. Rapat-rapat anggota, meski tertutup dari publik, masih melibatkan banyak pihak yang saling mengintip. Kebocoran informasi punya banyak mata yang mengawasi.
Transparansi di bawah bendera Danantara justru menghadapi ancaman yang lebih paradoksal. Bagaimana sebuah entitas yang pengelolaan portofolionya sendiri sering kali dipertanyakan transparansinya (sebagai sovereign wealth fund), dapat menjamin transparansi dari bursa yang dimilikinya?
Harus diakui, Danantara akan memiliki dua topi. Satu, sebagai pengelola investasi yang ingin memaksimalkan keuntungan (seringkali membutuhkan kelincahan dan kerahasiaan taktis), dan sebagai pemilik bursa yang harus menjunjung tinggi keterbukaan absolute. Ini adalah kontradiksi yang tak terdamaikan. Dua, kepatuhan terhadap prinsip disclosure bagi perusahaan-perusahaan dalam portofolio Danantara akan selalu dihadapkan pada godaan untuk dimanipulasi, diperlambat, atau diatur sedemikian rupa. Transparansi akan menjadi “budak” dari kepentingan strategis portofolio.
Akibatnya, publik akan kesulitan membedakan, apakah suatu kebijakan BEI lahir untuk kemaslahatan pasar, atau untuk menyiram pupuk pada kebun investasi Danantara sendiri? “Kabut” yang ada saat ini berpotensi berubah menjadi kegelapan yang terstruktur.
Demutualisasi, dalam idealnya, dimaksudkan untuk memisahkan kepemilikan bursa dari pelaku pasar agar konflik kepentingan hilang. Namun, niat mulia itu dibajak oleh logika kekuasaan yang pendek. Alih-alih menjual saham BEI kepada publik yang luas dan pasif, atau kepada institusi pensiun yang netral, kita malah membukakan pintu lebar-lebar bagi kekuatan kapital negara yang paling rakus.
Ini adalah sebuah kemunduran berbahaya. Kita berisiko mengganti penyakit slow governance dengan kanker conflict of interest. Kita berpotensi menukar suasana “klub” yang sumpek dengan sebuah “kandang” di mana singa terkuat menguasai seluruh rantai makanan.
Baca juga: OJK Targetkan Regulasi Demutualisasi BEI Rampung di Semester I 2026
Pasar modal berdiri di atas pilar kepercayaan (trust). Kepercayaan itu lahir dari netralitas bursa dan transparansi yang tak terganggu. Memasukkan Danantara ke dalam kepemilikan BEI, dalam skema apapun yang signifikan, bukanlah obat, melainkan racun yang akan melumpuhkan kedua pilar tersebut.
Pilihan yang benar bukan antara struktur lama yang bermasalah dan struktur baru yang “cacat” sejak lahir. Pilihan yang benar adalah demutualisasi yang steril, yang benar-benar memutuskan mata rantai kepemilikan dari semua pemain aktif—baik swasta maupun negara. Bursa harus menjadi milik publik yang sebenarnya, dikelola untuk pasar, bukan untuk portofolio siapa pun, termasuk portofolio negara.
Jika tidak, maka demutualisasi hanya akan menjadi sebuah transaksi kekuasaan yang mahal: menjual integritas pasar modal Indonesia untuk ilusi efisiensi dan modal segar. Dan sejarah akan mencatatnya sebagai hari di mana kepercayaan, aset tak ternilai pasar, dikorbankan di altar ambisi.
Jelas, penurunan harga saham dengan “tangan” MSCI ini sejatinya hanyalah sebab awal. Dan, sebab sesungguhnya para komisioner OJK dikudeta tak “berdarah” – mundur dengan hormat dan tegak dengan prestasi pasar modal yang terus mendaki dengan jumlah investor yang lebih 20 juta. (*)
