Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp2.588,2 triliun atau 84,5 persen target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 83 persen dari target Perpres 75/2023, turun -4,1 persen yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 12 Desember 2023 sudah mencapai Rp1.840,4 triliun atau 79,9 persen dari total pagu belanja APBN, turun -5,9 persen yoy.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L Rp946,1 triliun atau 94,5 persen dari pagu, meningkat 0,4 persen yoy. Utamanya dimanfaatkan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
Baca juga: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Kecil dari Desain Awal
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp894,3 triliun atau 71,8 persen dari pagu APBN 2023 dan 68,7 persen dari Perpres 75/2023, utamanya terdiri atas realisasi subsidi pupuk, kartu prakerja, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.
“Realisasi belanja Non K/L akan menignkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk subsidi dan kompensasi di bulan Desember 2023,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Jumat 15 Desember 2023.
Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp1.060 triliun triliun atau 57,6 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Mulai dari perlindungan sosial, petani dan UMKM. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp27,9 triliun terealisir, kartu sembako Rp44,3 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun, Bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun.
Baca juga: Lampaui Target, Penerimaan Pajak Negara Tembus Rp1.739,84 Triliun
Selanjutnya, bantuan ternak Rp235,3 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian Rp681,2 miliar, serta bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II Rp11,2 triliun. Sementara itu, belanja subsidi kompensasi BBM yang sudah dinikmati masyarakat sudah dibelanjakan Rp99,6 triliun.
Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp11,1 triliun, Program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, BOPTN Rp5,1 triliun, serta Kartu Prakerja Rp4,3 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
