Poin Penting:
- Dino Patti Djalal mengajukan lima kritik, mulai dari pengurangan perjalanan luar negeri hingga transparansi agenda presiden.
- Dino menilai kunjungan luar negeri Prabowo memunculkan persepsi publik bahwa frekuensi perjalanan tersebut tidak lagi lazim dan di luar batas kewajaran.
- Teddy Indra Wijaya menegaskan diplomasi Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian strategis, termasuk investasi, perluasan kerja sama internasional, dan penguatan posisi Indonesia di dunia.
Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video yang diunggah melalui akun X @dinopattidjalal, Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus aspirasi yang menurutnya berkembang di kalangan komunitas hubungan internasional dan sebagian masyarakat.
Menurut Dino, Presiden Prabowo saat ini menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Berdasarkan perhitungannya, sejak menjabat sebagai presiden, sekitar 1 dari 6 hari masa kerja Prabowo dihabiskan di luar negeri. Kondisi itu dinilai memunculkan persepsi publik bahwa frekuensi perjalanan tersebut tidak lagi lazim dan di luar batas kewajaran.
Selain soal intensitas perjalanan, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri presiden. Menurutnya, pengeluaran negara tidak hanya mencakup transportasi kepala negara, tetapi juga tim pendahulu, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.
Baca juga: Breaking News! Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Diganti Nanik Deyang
Dino Patti Djalal Usulkan Diplomasi Virtual dan Formula 1+8
Poin pertama yang disampaikan Dino adalah perlunya mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri dengan memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi. Menurutnya, komunikasi antara pemimpin negara saat ini dapat dilakukan melalui video call, Zoom call, maupun telepon tanpa harus selalu diwujudkan dalam kunjungan fisik.
Dino berpendapat substansi utama dalam pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung selama 1 hingga 2 jam, sementara sebagian besar agenda lainnya diisi jamuan dan seremoni. Karena itu, pemanfaatan komunikasi virtual dinilai dapat menghasilkan manfaat yang relatif sama dengan biaya yang jauh lebih kecil.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah 17 kali melakukan komunikasi melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tanpa pernah menggelar pertemuan bilateral langsung.
Padahal, AS merupakan mitra dagang terbesar Meksiko. Dino juga menyoroti langkah Sheinbaum yang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi saat melakukan kunjungan kerja ke Spanyol sebagai simbol penghematan yang konsisten dari level tertinggi pemerintahan.
Poin kedua berkaitan dengan efektivitas diplomasi. Dino menilai kunjungan ke forum-forum internasional seharusnya dimanfaatkan untuk memperbanyak pertemuan bilateral sehingga tidak perlu melakukan perjalanan tambahan ke negara yang sama atau kawasan yang sama pada kesempatan lain.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa saat Sidang Umum PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb disebut pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo namun tidak memperoleh respons.
Hal serupa, menurut Dino, juga terjadi dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, ketika permintaan pertemuan bilateral dari salah satu kepala pemerintahan negara ASEAN tidak ditindaklanjuti.
Karena itu, Dino mengusulkan penerapan formula “1+8”. Konsep tersebut berarti setiap kali menghadiri forum internasional seperti Davos, PBB, ASEAN, atau G20, presiden tidak hanya menghadiri agenda utama dan menyampaikan pidato, tetapi juga menggelar sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam forum yang sama. Dengan cara itu, efektivitas diplomasi dapat meningkat tanpa menambah frekuensi perjalanan luar negeri.
Soroti Transparansi Perjalanan Presiden
Pada poin ketiga, Dino Patti Djalal menyoroti pentingnya profesionalisme, perencanaan, serta transparansi dalam setiap kunjungan internasional presiden.
Menurutnya, agenda perjalanan luar negeri kepala negara perlu dipetakan secara garis besar setahun sebelumnya agar arah diplomasi lebih jelas dan terukur. Selain itu, Sekretaris Kabinet maupun Menteri Luar Negeri juga perlu menyampaikan rencana kunjungan kepada publik setidaknya satu bulan atau minimal satu minggu sebelum keberangkatan.
Dino menilai selama ini terdapat sejumlah perjalanan yang terkesan dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat. Ia mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan dan Rusia yang dilakukan ketika Sumatra sedang menghadapi bencana banjir.
Menurutnya, publik tidak memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai tujuan maupun agenda kunjungan tersebut. Karena itu, ia menekankan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam diplomasi pemerintahan.
“Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu presiden ada di mana di luar negeri,” katanya.
