Minta Prabowo Lebih Banyak Terima Tamu Negara di Indonesia
Saran keempat yang diajukan Dino adalah mengubah pola diplomasi dengan lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menurutnya, pendekatan tersebut diterapkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing daripada bepergian ke berbagai negara. Selain dapat menghemat anggaran, pola itu juga dinilai tetap memungkinkan Indonesia menjaga hubungan strategis dengan berbagai mitra internasional.
Dino berpandangan bahwa selama satu tahun ke depan, pemerintah dapat memberikan prioritas lebih besar pada diplomasi yang dilakukan dari dalam negeri tanpa mengurangi kualitas hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia.
Baca juga: Seskab Teddy Ungkap Biaya Tambahan Perjalanan Luar Negeri Prabowo
Sebagian Misi Diplomatik Diusulkan Dialihkan ke Menlu
Poin kelima berkaitan dengan pembagian tugas diplomasi antara presiden dan menteri luar negeri. Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurutnya, biaya perjalanan seorang menteri luar negeri dengan sejumlah kecil staf akan jauh lebih hemat dibanding kunjungan presiden yang melibatkan perangkat protokoler dan pengamanan yang lebih besar. Dari sisi substansi, ia menilai hasil yang diperoleh tidak akan berbeda secara signifikan.
Dino juga menilai Menteri Luar Negeri perlu lebih fokus menjalankan fungsi diplomasi dan tidak selalu menjadi bagian dari rombongan pengiring presiden. Ia mencontohkan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang menurutnya lebih banyak menjalankan peran diplomatik secara mandiri.
Di akhir pesannya, Dino menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah, melainkan sebagai refleksi atas keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca juga: Seskab Teddy Ungkap Biaya Tambahan Perjalanan Luar Negeri Prabowo
Menurutnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, masyarakat berharap Prabowo bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan, dibanding kemegahan seremoni diplomatik.
“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujarnya.
Respons Teddy atas Kritik Dino pada Prabowo
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino. Namun, ia menilai sejumlah asumsi yang disampaikan perlu diluruskan.
Teddy menegaskan bahwa kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Ia juga membantah anggapan bahwa rombongan presiden terlalu besar. Menurutnya, jumlah rombongan saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya, dari lebih dari 120 orang menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.
Mengenai usulan agar seluruh agenda perjalanan dirancang jauh hari sebelumnya, Teddy menilai kondisi geopolitik global sangat dinamis sehingga tidak semua kunjungan dapat dijadwalkan secara kaku.
Ia juga menekankan bahwa diplomasi tidak dapat hanya mengandalkan komunikasi jarak jauh. Menurutnya, hubungan personal dan kedekatan emosional antar pemimpin negara memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah berbagai krisis global.
Sebagai bukti, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang diklaim lahir dari diplomasi Presiden Prabowo, mulai dari masuknya Indonesia ke BRICS, kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir, tambahan investasi sekitar Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan, penguatan kerja sama pertahanan, hingga dukungan kemanusiaan untuk Palestina.
“Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremoni-seremoni,” kata Teddy dikutip dari video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Kabinet RI.
Baca juga: Profil Amien Rais, Tokoh Reformasi yang Singgung Presiden Prabowo dan Seskab Teddy
Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, penilaian terhadap aktivitas diplomasi Presiden Prabowo juga harus mempertimbangkan hasil konkret yang telah dicapai.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujarnya.
Perdebatan antara Dino Patti Djalal dan Teddy Indra Wijaya tersebut menjadi sorotan karena menyentuh isu efektivitas diplomasi, efisiensi anggaran negara, dan strategi hubungan luar negeri Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. (*)
Editor: Yulian Saputra
