Poin Penting:
- Dino Patti Djalal mengajukan lima kritik, mulai dari pengurangan perjalanan luar negeri hingga transparansi agenda presiden.
- Dino menilai kunjungan luar negeri Prabowo memunculkan persepsi publik bahwa frekuensi perjalanan tersebut tidak lagi lazim dan di luar batas kewajaran.
- Teddy Indra Wijaya menegaskan diplomasi Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian strategis, termasuk investasi, perluasan kerja sama internasional, dan penguatan posisi Indonesia di dunia.
Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video yang diunggah melalui akun X @dinopattidjalal, Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus aspirasi yang menurutnya berkembang di kalangan komunitas hubungan internasional dan sebagian masyarakat.
Menurut Dino, Presiden Prabowo saat ini menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Berdasarkan perhitungannya, sejak menjabat sebagai presiden, sekitar 1 dari 6 hari masa kerja Prabowo dihabiskan di luar negeri. Kondisi itu dinilai memunculkan persepsi publik bahwa frekuensi perjalanan tersebut tidak lagi lazim dan di luar batas kewajaran.
Selain soal intensitas perjalanan, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri presiden. Menurutnya, pengeluaran negara tidak hanya mencakup transportasi kepala negara, tetapi juga tim pendahulu, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.
Baca juga: Breaking News! Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Diganti Nanik Deyang
Dino Patti Djalal Usulkan Diplomasi Virtual dan Formula 1+8
Poin pertama yang disampaikan Dino adalah perlunya mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri dengan memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi. Menurutnya, komunikasi antara pemimpin negara saat ini dapat dilakukan melalui video call, Zoom call, maupun telepon tanpa harus selalu diwujudkan dalam kunjungan fisik.
Dino berpendapat substansi utama dalam pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung selama 1 hingga 2 jam, sementara sebagian besar agenda lainnya diisi jamuan dan seremoni. Karena itu, pemanfaatan komunikasi virtual dinilai dapat menghasilkan manfaat yang relatif sama dengan biaya yang jauh lebih kecil.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah 17 kali melakukan komunikasi melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tanpa pernah menggelar pertemuan bilateral langsung.
Padahal, AS merupakan mitra dagang terbesar Meksiko. Dino juga menyoroti langkah Sheinbaum yang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi saat melakukan kunjungan kerja ke Spanyol sebagai simbol penghematan yang konsisten dari level tertinggi pemerintahan.
Poin kedua berkaitan dengan efektivitas diplomasi. Dino menilai kunjungan ke forum-forum internasional seharusnya dimanfaatkan untuk memperbanyak pertemuan bilateral sehingga tidak perlu melakukan perjalanan tambahan ke negara yang sama atau kawasan yang sama pada kesempatan lain.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa saat Sidang Umum PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb disebut pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo namun tidak memperoleh respons.
Hal serupa, menurut Dino, juga terjadi dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, ketika permintaan pertemuan bilateral dari salah satu kepala pemerintahan negara ASEAN tidak ditindaklanjuti.
Karena itu, Dino mengusulkan penerapan formula “1+8”. Konsep tersebut berarti setiap kali menghadiri forum internasional seperti Davos, PBB, ASEAN, atau G20, presiden tidak hanya menghadiri agenda utama dan menyampaikan pidato, tetapi juga menggelar sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam forum yang sama. Dengan cara itu, efektivitas diplomasi dapat meningkat tanpa menambah frekuensi perjalanan luar negeri.
Soroti Transparansi Perjalanan Presiden
Pada poin ketiga, Dino Patti Djalal menyoroti pentingnya profesionalisme, perencanaan, serta transparansi dalam setiap kunjungan internasional presiden.
Menurutnya, agenda perjalanan luar negeri kepala negara perlu dipetakan secara garis besar setahun sebelumnya agar arah diplomasi lebih jelas dan terukur. Selain itu, Sekretaris Kabinet maupun Menteri Luar Negeri juga perlu menyampaikan rencana kunjungan kepada publik setidaknya satu bulan atau minimal satu minggu sebelum keberangkatan.
Dino menilai selama ini terdapat sejumlah perjalanan yang terkesan dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat. Ia mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan dan Rusia yang dilakukan ketika Sumatra sedang menghadapi bencana banjir.
Menurutnya, publik tidak memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai tujuan maupun agenda kunjungan tersebut. Karena itu, ia menekankan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam diplomasi pemerintahan.
“Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu presiden ada di mana di luar negeri,” katanya.
Minta Prabowo Lebih Banyak Terima Tamu Negara di Indonesia
Saran keempat yang diajukan Dino adalah mengubah pola diplomasi dengan lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menurutnya, pendekatan tersebut diterapkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing daripada bepergian ke berbagai negara. Selain dapat menghemat anggaran, pola itu juga dinilai tetap memungkinkan Indonesia menjaga hubungan strategis dengan berbagai mitra internasional.
Dino berpandangan bahwa selama satu tahun ke depan, pemerintah dapat memberikan prioritas lebih besar pada diplomasi yang dilakukan dari dalam negeri tanpa mengurangi kualitas hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia.
Baca juga: Seskab Teddy Ungkap Biaya Tambahan Perjalanan Luar Negeri Prabowo
Sebagian Misi Diplomatik Diusulkan Dialihkan ke Menlu
Poin kelima berkaitan dengan pembagian tugas diplomasi antara presiden dan menteri luar negeri. Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurutnya, biaya perjalanan seorang menteri luar negeri dengan sejumlah kecil staf akan jauh lebih hemat dibanding kunjungan presiden yang melibatkan perangkat protokoler dan pengamanan yang lebih besar. Dari sisi substansi, ia menilai hasil yang diperoleh tidak akan berbeda secara signifikan.
Dino juga menilai Menteri Luar Negeri perlu lebih fokus menjalankan fungsi diplomasi dan tidak selalu menjadi bagian dari rombongan pengiring presiden. Ia mencontohkan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang menurutnya lebih banyak menjalankan peran diplomatik secara mandiri.
Di akhir pesannya, Dino menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah, melainkan sebagai refleksi atas keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca juga: Seskab Teddy Ungkap Biaya Tambahan Perjalanan Luar Negeri Prabowo
Menurutnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, masyarakat berharap Prabowo bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan, dibanding kemegahan seremoni diplomatik.
“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujarnya.
Respons Teddy atas Kritik Dino pada Prabowo
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino. Namun, ia menilai sejumlah asumsi yang disampaikan perlu diluruskan.
Teddy menegaskan bahwa kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Ia juga membantah anggapan bahwa rombongan presiden terlalu besar. Menurutnya, jumlah rombongan saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya, dari lebih dari 120 orang menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.
Mengenai usulan agar seluruh agenda perjalanan dirancang jauh hari sebelumnya, Teddy menilai kondisi geopolitik global sangat dinamis sehingga tidak semua kunjungan dapat dijadwalkan secara kaku.
Ia juga menekankan bahwa diplomasi tidak dapat hanya mengandalkan komunikasi jarak jauh. Menurutnya, hubungan personal dan kedekatan emosional antar pemimpin negara memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah berbagai krisis global.
Sebagai bukti, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang diklaim lahir dari diplomasi Presiden Prabowo, mulai dari masuknya Indonesia ke BRICS, kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir, tambahan investasi sekitar Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan, penguatan kerja sama pertahanan, hingga dukungan kemanusiaan untuk Palestina.
“Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremoni-seremoni,” kata Teddy dikutip dari video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Kabinet RI.
Baca juga: Profil Amien Rais, Tokoh Reformasi yang Singgung Presiden Prabowo dan Seskab Teddy
Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, penilaian terhadap aktivitas diplomasi Presiden Prabowo juga harus mempertimbangkan hasil konkret yang telah dicapai.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujarnya.
Perdebatan antara Dino Patti Djalal dan Teddy Indra Wijaya tersebut menjadi sorotan karena menyentuh isu efektivitas diplomasi, efisiensi anggaran negara, dan strategi hubungan luar negeri Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. (*)
Editor: Yulian Saputra
