Era Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai salah satu presiden Indonesia yang sukses menurunkan beban utang luar negeri Indonesia selama masa jabatannya yang relatif singkat (1999-2001).
Selama masa kepemimpinannya, tim ekonomi Gus Dur (yang salah satunya melibatkan Rizal Ramli) sukses mengurangi beban utang luar negeri Indonesia sekitar USD4 miliar.
Bahkan, pada awal Gus Dur menjabat sebagai presiden, utang pemerintah tercatat sekitar Rp1.271 triliun. Meskipun dalam nominal Rupiah terlihat besar (akibat dampak krisis moneter 1998), rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berhasil ditekan menjadi 77,2 persen dari angka sebelumnya yang lebih tinggi di era krisis.
Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk ke Soeharto dan Gus Dur
Menariknya, penurunan utang ini terjadi di tengah upaya pemulihan pasca-krisis moneter 1998, di mana stabilitas pangan dan daya beli masyarakat juga terjaga relatif stabil.
Era Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Saat menjabat Presiden, Megawati memutuskan mengambil langkah hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Ia pun menerapkan pengetatan fiskal untuk menekan defisit dan menjaga stabilitas makro.
Megawati berhasil melunasi seluruh utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2006. Utang ini sendiri merupakan warisan dari era pemerintahan sebelumnya, terutama Orde Baru, yang muncul akibat krisis moneter 1998.
Baca juga: BI Borong SBN Rp198 Triliun untuk Biayai Program Asta Cita Prabowo
Meski utang luar negeri seperti IMF dilunasi, namun jumlah utang pemerintah secara keseluruhan (utang luar negeri dan domestik) tetap meningkat selama masa jabatannya, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menalangi krisis perbankan sebelumnya.
Pada akhir masa jabatannya, utang luar negeri di zaman Megawati memang masih tinggi yakni tercatat Rp 1.298 triliun atau USD 139,7 miliar, dengan rasio utang 56,5 persen dari PDB.
Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
Estafet kepresidenan berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasa selama dua periode, yaitu periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014).
Pada akhir kepemimpinan SBY, utang luar negeri RI mencapai Rp2.608,8 triliun atau USD209,7 miliar pada 2014.
Meski nominal utang ini melonjak, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun, dari 56,5 persen pada awal masa jabatan SBY menjadi sekitar 24,7 persen pada akhir masa jabatan.
