Poin Penting:
- Trump membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap bank China yang tetap bekerja sama dengan Iran.
- AS memperluas tekanan ekonomi untuk memutus sumber pendapatan yang mendukung Teheran.
- Iran mengancam kepentingan ekonomi AS jika blokade maritim terus berlangsung.
Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi terhadap bank China yang tetap bermitra dengan Iran. Ancaman tersebut muncul ketika Washington memperketat tekanan ekonomi terhadap Teheran.
Trump menyampaikan sikap itu pada Kamis, 27 Agustus, saat ditanya mengenai entitas China. Ia tidak memastikan kapan sanksi tersebut akan dijatuhkan.
Namun, Trump menegaskan bahwa kemungkinan tersebut tetap terbuka. Sikap itu memperlihatkan Washington mulai memperluas tekanan terhadap mitra ekonomi Iran.
Baca juga: Trump Klaim Selat Hormuz sebagai Wilayah AS, Rusia Pertanyakan Hukum Internasional
Trump Ancam Sanksi Bank China
Trump tidak memberikan rincian mengenai lembaga keuangan China yang berpotensi menjadi sasaran. Ia juga tidak menjelaskan bentuk sanksi yang mungkin diberlakukan Washington.
“Siapa bilang saya tidak akan melakukannya?” kata Trump kepada wartawan dikutip Antara.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan mengenai alasan AS belum menjatuhkan sanksi terhadap entitas China.
“Anda tidak tahu apakah saya melakukannya … Saya tidak harus mengumumkan semuanya, bukan?” ujarnya.
Trump kembali menegaskan bahwa kebijakan AS tidak selalu diumumkan kepada publik.
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent meluncurkan Operation Economic Outcast. Kampanye itu dirancang untuk mengisolasi Iran dan negara-negara yang mendukungnya.
Washington ingin memblokir sumber pendapatan yang berpotensi membiayai Teheran. Kebijakan tersebut meningkatkan risiko bagi institusi keuangan yang masih menjalankan aktivitas bisnis dengan Iran.
Tekanan AS ke Bank China Makin Meluas
Ancaman terhadap bank China menjadi bagian dari tekanan ekonomi Washington terhadap Iran. Kebijakan tersebut berlangsung setelah konflik bersenjata antara AS, Israel, dan Iran.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Teheran kemudian membalas dengan serangan serupa.
Pertengahan Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Kesepakatan itu tercapai melalui mediasi Pakistan dan Qatar.
Nota tersebut mencakup penghentian permusuhan dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Kesepakatan juga mengatur pencabutan blokade laut AS serta negosiasi selama 60 hari.
Namun, konflik belum sepenuhnya terselesaikan meski permusuhan aktif berhenti. Washington kemudian memilih meningkatkan tekanan finansial untuk menekan Teheran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merespons kebijakan tersebut. Ia mengirim surat kepada PBB dan negara-negara anggota untuk meminta kecaman.
Araghchi meminta negara-negara mengecam upaya pemaksaan ekonomi terhadap Iran. Langkah tersebut menunjukkan tekanan ekonomi kini menjadi bagian penting dari konflik.
Baca juga: Selat Hormuz Memanas, Iran Siapkan RUU Larang Kapal Negara Musuh Masuki Teluk
Iran Ancam Kepentingan Ekonomi AS
Teheran juga mengeluarkan ancaman terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Ancaman tersebut berkaitan dengan keberlanjutan blokade maritim terhadap Iran.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menyampaikan peringatan tersebut. Ia menyatakan Iran akan meningkatkan tekanan jika blokade tetap berlangsung.
“Jika blokade terus berlanjut, kami akan menargetkan kepentingan ekonomi AS secara menyeluruh, dengan intensitas dan kekuatan,” kata Rezaei. Pernyataan tersebut dilaporkan stasiun televisi pemerintah IRIB pada Kamis.
Rezaei mengklaim Iran telah mematahkan blokade maritim selama gencatan senjata. Iran disebut mampu mengekspor antara 70 juta hingga 80 juta barel minyak.
Menurut Rezaei, penjualan minyak Iran telah kembali ke tingkat sebelum sanksi diberlakukan. Teheran juga disebut membuka jalur ekspor baru secara bertahap.
“Selain mengosongkan stok minyak yang tersimpan di kapal-kapal, kami telah membuka jalur ekspor baru yang secara bertahap terus diperluas,” kata Rezaei.
Rezaei juga menyoroti perkembangan di Lebanon. Ia menyebut Beirut dan wilayah pinggiran selatannya sebagai garis merah bagi Teheran.
“Tidak ada pihak yang berhak bergerak menuju Beirut atau wilayah pinggiran selatannya. Kami memantau situasi dengan sangat serius dan penuh perhatian,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Israel akan dipaksa menarik diri dari wilayah yang didudukinya di Lebanon. Pernyataan itu memperluas dimensi konflik dari tekanan ekonomi menuju kepentingan keamanan regional.
Sebelumnya, Trump mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka. Ia juga menyatakan AS mengendalikan selat tersebut dan melakukan blokade.
Teheran menilai Washington gagal menjalankan sejumlah ketentuan dalam nota kesepahaman. Iran menegaskan Selat Hormuz belum akan sepenuhnya dibuka kembali.
Situasi tersebut membuat hubungan ekonomi Iran dengan mitra asing semakin berisiko. Bank China kini menghadapi ancaman sanksi jika tetap mempertahankan kerja sama dengan Teheran.
Trump menunjukkan bahwa tekanan AS tidak hanya menyasar Iran secara langsung. Bank China yang tetap bermitra dengan Iran juga berpotensi masuk sasaran kebijakan Washington. (*)
Editor: Galih Pratama
