Poin Penting
- BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan dukungan MBG.
- Sekolah tersebut akan dicoret dari daftar penerima agar penyaluran MBG lebih efektif.
- Pemerintah mengalokasikan Rp240 triliun untuk program MBG dalam RAPBN 2027.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mencoret sekitar 80 sekolah swasta dari penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah-sekolah itu dinilai tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi dari program pemerintah.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan temuan tersebut setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan di Kementerian Keuangan membahas evaluasi pelaksanaan anggaran MBG.
Pembahasan mencakup pelaksanaan anggaran tahun berjalan hingga kebutuhan program pada tahun depan. Evaluasi penerima menjadi perhatian karena MBG memiliki alokasi anggaran yang sangat besar.
Baca juga: Anggaran MBG Rp240 T Diminta Keluar dari Jatah Pendidikan 20 Persen APBN
BGN Evaluasi Penerima Program MBG
BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi. Sekolah tersebut tetap tercatat sebagai penerima program sebelum evaluasi dilakukan.
BGN kemudian berencana menghapus sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima MBG. Langkah ini ditujukan untuk membuat penyaluran anggaran dan pelaksanaan program lebih efektif.
Sudaryono menekankan pentingnya sinkronisasi antarkementerian dalam menjalankan program tersebut. Menurutnya, pelaksanaan MBG membutuhkan kolaborasi pemerintah tanpa sekat antarinstansi.
“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi,” kata Sudaryono di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Antara, Jumat (28/8).
Evaluasi itu menunjukkan pemerintah masih membenahi ketepatan sasaran program MBG. Penyesuaian daftar penerima menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan.
Anggaran MBG Capai Rp240 Triliun
Pemerintah menyiapkan anggaran MBG sebesar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut menunjukkan besarnya skala program yang dijalankan pemerintah.
Menteri Purbaya menyebut belanja pendidikan mencapai Rp820,9 triliun. Dari total tersebut, MBG dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 60,6 juta penerima.
Besarnya anggaran membuat pengawasan penerima menjadi semakin penting. Setiap penyesuaian diperlukan agar dana program benar-benar menjangkau sasaran yang membutuhkan.
Karena itu, penghapusan sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan menjadi bagian evaluasi program. Pemerintah ingin pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dengan sasaran yang sesuai.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Rp820,9 Triliun di 2027, Rp240 Triliun untuk MBG
Pengawasan MBG Diperluas
Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan melalui jaringan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Jaringan tersebut tersedia hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Purbaya mengatakan jajaran DJPb telah melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Survei dilakukan untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan MBG di daerah.
“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb),” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Purbaya, jaringan tersebut digunakan untuk melakukan survei terhadap seluruh aspek SPPG. Langkah itu menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program.
Hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan MBG secara umum berjalan dengan baik. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Dengan anggaran mencapai Rp240 triliun, ketepatan sasaran menjadi perhatian utama pemerintah. Langkah BGN mencoret 80 sekolah swasta menjadi bagian dari evaluasi tersebut. (*)
Editor: Galih Pratama
