Poin Penting
- Kenaikan harga bahan baku dan energi meningkatkan risiko pembengkakan biaya proyek daerah.
- Tidak hanya menyalurkan kredit, BPD diminta aktif mengawal proyek sejak perencanaan hingga selesai.
- BPD didorong memperkuat sindikasi agar mampu membiayai proyek besar lintas daerah.
Surakarta – Tekanan geopolitik global mulai berdampak langsung pada pembangunan daerah. Kenaikan harga bahan baku hingga energi memicu risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada berbagai proyek pemerintah daerah (Pemda).
Kondisi tersebut mendorong perubahan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD). Tidak lagi sekadar menjadi penyalur kredit, BPD kini dituntut lebih aktif mengawal jalannya proyek sejak tahap awal hingga penyelesaian.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widyatmoko, menilai lonjakan biaya produksi menjadi faktor utama yang harus diantisipasi sejak dini. Kenaikan harga bahan baku hingga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi mengganggu kelancaran proyek yang sedang berjalan.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, proyek daerah sangat rentan mengalami pembengkakan biaya di tengah jalan.
Ia mencontohkan, proyek dengan nilai awal Rp30 miliar bisa mengalami lonjakan biaya signifikan sebelum rampung akibat tekanan eksternal. Karena itu, komunikasi yang intens antara BPD dan Pemda menjadi kunci untuk memitigasi risiko tersebut.
“Kondisi geopolitik ini akan memunculkan probabilitas yang besar terhadap adanya cost overrun. Biaya-biaya naik pada saat proyek sedang berjalan,” ujar Bambang dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), di Hotel Sunan Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 17 April 2026.
Baca juga: Seminar Nasional Asbanda 2026: Upaya Bank Jateng Genjot Pembiayaan Daerah kala TKD Menurun
Bambang menegaskan, koordinasi sejak tahap perencanaan menjadi krusial untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai target, terutama ketika terjadi perubahan asumsi biaya maupun dinamika di lapangan.
“Yang paling penting adalah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah, sehingga sejak awal kita bisa sama-sama monitor dan menjaga ketika terjadi hal-hal yang memang sudah kita estimasikan dengan menerapkan sensitifitas analisis,” katanya lagi.
BPD Bersanding, Bukan Bersaing
Selain penguatan peran pengawasan, Bambang juga menyoroti pentingnya sinergi antar-BPD dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan yang semakin besar dan kompleks.
Menurutnya, BPD tidak bisa lagi berjalan sendiri jika ingin berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Kolaborasi menjadi keharusan, terutama melalui skema sindikasi untuk membiayai proyek strategis lintas daerah.
“BPD tidak bersaing, tapi kita terus bersanding. Kita bersama bisa perkuat skema sindikasi untuk proyek di luar daerahnya,” tegasnya.
Baca juga: Perkuat Simpeda, Dirut Bank Jateng Tekankan Soliditas Antar-BPD
Dengan kolaborasi yang kuat di bawah naungan Asbanda, BPD diyakini mampu menjadi “champion bank” di daerah masing-masing, sekaligus memastikan tidak ada proyek strategis yang tertunda hanya karena keterbatasan pembiayaan.
“Jika kita bersatu, maka tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa dilakukan sepanjang kita sinergi bersama,” pungkasnya.
Seminar Nasional dengan tema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” ini menjadi bagian dari rangkaian event Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.
Baca juga: Seminar Nasional BPD: Peran Strategis BPD di Tengah Penurunan TKD
Seminar ini dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo. Adapun narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini adalah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto; Kasubdit Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Siti Chomzah; dan pengamat perbankan yang juga Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto. (*)
