Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp104,2 triliun hingga Maret 2025 bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.
Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN yang setara 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut masih berada dalam kerangka desain awal yang telah disepakati oleh DPR dan tertuang dalam Undang-Undang.
Lebih lanjut, Menkeu menambahkan, APBN telah dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, atau 2,53 persen dari PDB.
“APBN (2025) kita didesain dengan defisit Rp616,2 triliun, itu artinya 2,53 persen dari PDB, defisit 0,43 persen atau Rp104,2 triliun bukan hal yangg menimbulkan kekhawatiran karena masih di dalam desain APBN awal,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu, 30 April 2025.
Baca juga: APBN Defisit Rp104,2 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2025
Kemudian, dari sisi keseimbangan primer, APBN mengalami surplus sebesar Rp17,5 triliun atau 27,7 persen dari target APBN 2025 yang defisit sebesar Rp63,3 triliun.
“APBN 2025 di desain melalui UU No.62 tahun 2024 di desain dengan keseimbangan primer negatif Rp63,3 triliun. Jadi kalau ini masih positif ini hal yang bagus, tapi kalau lihat defisit nanti jangan panik,” ungkapnya.
Belanja Lebih Besar dari Pendapatan, Pemerintah Tarik Utang
Defisit APBN hingga Maret 2025 disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Realisasi belanja negara mencapai Rp620,3 triliun, sementara pendapatan negara hanya sebesar Rp516,1 triliun. Hal ini menciptakan gap anggaran yang cukup besar.
Baca juga: APBN Hanya Sanggup Danai 12,3 Persen Kebutuhan Iklim, Pemerintah Akui Fiskal Terbatas
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp322,6 triliun atau 14,7 persen dari target APBN 2025 dan pendapatan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp77,5 triliun atau 25,7 persen dari target. Lalu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN.
Sementara, belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun, termasuk di dalamnya, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai 196,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp217,1 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap RI Bakal Tingkatkan Impor Minyak hingga Produk Pertanian dari AS
Selanjutnya, belanja negara untuk transfer ke daerah (TKD) disalurkan sebesar Rp207,1 triliun atau 22,5 persen dari target APBN 2025.
Sehingga, untuk menutup gap tersebut pemerintah melakukan penarikan utang baru mencapai Rp250 triliun hingga Maret 2025 atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
