Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tiga bulan pertama 2025.
Angka tersebut setara dengan 16,9 persen dari target defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presdien RI, dikutip, Rabu, 9 April 2025.
Baca juga: Penerimaan Pajak Maret 2025 Tumbuh 9,1 Persen, Sri Mulyani: APBN Masih On Track
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2025 sudah dirancang sedemikian rupa untuk membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” tegasnya.
Defisit dari APBN di Maret 2025 ini, terpantau disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Di mana realiasi belanja negara sebesar Rp620,3 triliun. Sedangkan, pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun. Artinya terdapat gap yang cukup besar.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp322,6 triliun atau 14,7 persen dari target APBN 2025 dan pendapatan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp77,5 triliun atau 25,7 persen dari target. Lalu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN.
Sementara, belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun, termasuk di dalamnya, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai 196,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp217,1 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Bakal Pangkas Beban Pengusaha Imbas Perang Dagang Trump
Selanjutnya, belanja negara untuk transfer ke daerah (TKD) disalurkan sebesar Rp207,1 triliun atau 22,5 persen dari target APBN 2025.
Sehingga, untuk menutup gap tersebut pemerintah melakukan penarikan utang baru mencapai Rp250 triliun hingga Maret 2025 atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun.
Meski APBN sudah mengalami defisit sejak awal tahun, namun keseimbangan primer masih tercatat surplus sebesar Rp17,5 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
