Poin Penting
- Narasi negatif terhadap pindar legal dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada industri yang diawasi OJK
- Masyarakat diminta membedakan pindar legal dan pinjaman ilegal agar tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan
- Pindar legal berkontribusi pada pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan, sehingga perlu mendapat perlindungan dari kampanye negatif yang tidak berimbang.
Jakarta – Maraknya konten-konten di media sosial yang menyerang sejumlah platform pinjaman daring (pindar) legal seperti Lumbung Dana dan Indosaku dinilai merugikan industri keuangan.
Konsultan dan Perencana Keuangan, Elvi Diana mengatakan, narasi negatif yang berkembang di ruang digital berpotensi merugikan industri pindar legal yang selama ini telah beroperasi secara resmi, berizin, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Masyarakat perlu membedakan antara pinjaman daring ilegal dengan platform pindar resmi yang telah memenuhi ketentuan regulator,” ujar Elvi, dikutip Antara, Minggu, 31 Mei 2026.
Menurutnya, propaganda negatif yang menyamaratakan seluruh industri pindar justru dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan legal yang selama ini mendukung penguatan inklusi keuangan nasional.
“Pindar legal selama ini tidak hanya menjalankan usaha secara resmi dan patuh regulasi, tetapi juga turut menopang sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Karena itu, serangan propaganda negatif yang tidak proporsional di media sosial dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri yang sah dan diawasi negara,” ujar Elvi.
Baca juga: Begini Jurus Pindar Indosaku Edukasi Masyarakat soal Keuangan Digital
Sebagaimana diketahui, penyelenggara pindar resmi diwajibkan membayar pungutan atau iuran tahunan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut, pungutan dihitung sebesar 1,2 persen dari pendapatan operasional perusahaan. Selain itu, iuran dibayarkan secara berkala sesuai jadwal penagihan resmi dari OJK, baik bulanan maupun tahunan.
Penyelenggara pindar juga dikenakan biaya pendaftaran atau perizinan awal sebesar Rp50 juta ketika mengajukan izin usaha kepada OJK.
Menurut Elvi, kewajiban finansial tersebut menunjukkan bahwa industri pindar legal merupakan bagian dari ekosistem jasa keuangan resmi yang tunduk pada aturan negara dan turut berkontribusi terhadap penerimaan sektor pengawasan jasa keuangan.
“Karena itu, OJK perlu memberikan atensi serius terhadap propaganda negatif yang menyerang pindar legal di media sosial. Jangan sampai industri yang sudah patuh regulasi, berkontribusi kepada OJK, dan menjalankan fungsi sosial justru dirugikan oleh informasi yang tidak berimbang,” katanya.
Baca juga: Langgar Aturan Penagihan, OJK Denda Pindar Indosaku Rp875 Juta
Elvi memandang, kehadiran pindar legal selama ini telah membantu memperluas akses pembiayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap kredit perbankan konvensional.
Selain menyediakan layanan pembiayaan, lanjutnya, banyak platform pindar resmi juga aktif melakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat serta menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di berbagai daerah.
Ia berharap masyarakat semakin kritis dalam memilah informasi di media sosial, dan tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten yang menyudutkan seluruh industri pindar tanpa membedakan aspek legalitas dan kepatuhan regulasinya.
“Yang perlu diperangi bersama adalah pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat dan pihak ketiga atau debt collector yang diberdayakan oleh pindar dan tak selaras dengan kebijakan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan Peraturan OJK, di mana penagihan mereka lakukan dengan mengintimidasi dan menagih di luar jam kerja yang seharusnya,” jelasnya.
”Hal tersebut yang melemahkan platform legal yang diawasi regulator dan berkontribusi terhadap inklusi keuangan nasional,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
