Oleh Ryan Kiryanto, Praktisi Perbankan, Ekonom Senior, dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
MEREBAKNYA rilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga dalam dan luar negeri yang cenderung konservatif alias moderat seyogianya menjadi bahan perenungan bagi para pengambil kebijakan di level pusat untuk “menyesuaikan” arah atau stance kebijakan ekonomi secara luas ke depannya.
Dari dalam negeri, Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) telah merilis proyeksi ekonomi Indonesia. Perusahaan sekuritas ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026-2027 akibat permintaan domestik yang melemah, kebijakan moneter yang ketat, dan tantangan eksternal.
Untuk 2026, MASI memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 4,8 persen di tengah kombinasi perlambatan permintaan domestik, kondisi eksternal yang makin menantang, serta kebijakan moneter yang diperkirakan tetap ketat lebih lama daripada perkiraan.
Dalam laporannya, Macroeconomic Outlook Revision: Tight Rates Without Clear Macro Anchor, MASI memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia menjadi 4,8 persen pada 2026 dan 4,9 persen pada 2027. Lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya masing-masing 5,0 persen dan 5,1 persen.
Revisi tersebut mencerminkan pelemahan konsumsi rumah tangga, investasi, hingga ekspor akibat melambatnya ekonomi global – terutama di Eropa, Tiongkok, dan Amerika Latin – dan tekanan suku bunga tinggi. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, MASI juga menaikkan proyeksi inflasi Indonesia menjadi 4,0 persen pada 2026, jauh di atas perkiraan sebelumnya sebesar 2,75 persen, lalu akan kembali turun ke 2,9 persen pada 2027.
Inflasi diperkirakan terdorong oleh dampak lanjutan kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk meredam tekanan harga. Perubahan terbesar outlook perekonomian pada semester II/2026 bukan lagi berasal dari lonjakan harga energi semata, melainkan juga dari makin ketatnya kebijakan moneter global.
Pascapandemi COVID-19 di 2022 lalu, bank sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin pada pertemuan September dan Desember 2026, sehingga lingkungan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama (higher for longer).
Kondisi tersebut diperkirakan akan memperkuat dolar AS dan mempersempit ruang bagi mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah Indonesia, untuk menguat. Dalam skenario tersebut, Bank Indonesia (BI) dinilai berada pada posisi yang makin sulit dan dilematis.
Kenaikan BI Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin pada kurun waktu dua bulan terakhir dinilai belum mampu memberikan penguatan signifikan terhadap nilai tukar rupiah, sementara kenaikan suku bunga acuan lebih lanjut berisiko menekan pertumbuhan ekonomi domestik.
Rupiah sempat melemah hingga kisaran Rp18.178 per dolar AS (US$) sebelum kembali menguat ke sekitar Rp17.700, tetapi pada awal Juli kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS.
Tekanan terhadap nilai tukar tidak lagi hanya dipengaruhi selisih atau spread suku bunga antara Fed Rate dan BI Rate, melainkan juga persepsi risiko investor terhadap arah kebijakan fiskal dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Kondisi tersebut membatasi ruang bagi bank sentral untuk terus menaikkan suku bunga acuan karena berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit dan aktivitas sektor riil. Meskipun demikian, secara tahunan pertumbuhan kredit masih relatif kuat di mana per Mei 2026 masih tumbuh 11,5 persen.
Namun, dampak penuh dari pengetatan kebijakan moneter diperkirakan baru terasa pada beberapa kuartal mendatang melalui perlambatan konsumsi, investasi, dan ekspor.
Tak hanya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang direvisi ke bawah, sejumlah indikator makro ekonomi lainnya juga direvisi. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp17.500 per dolar AS di sepanjang 2026 ini.
BI Rate diproyeksikan berpeluang naik ke level 6,0 persen. Sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,5 persen.
Secara keseluruhan, tantangan utama ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2026 akan bergeser dari tekanan harga energi menuju keterbatasan ruang kebijakan.
Alhasil, kombinasi suku bunga global yang tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya premi risiko, serta terbatasnya kapasitas stimulus fiskal diperkirakan seiring melebarnya defisit akan menahan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
