Poin Penting:
- SBY menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup jika manfaat pembangunan tidak dinikmati secara merata.
- Ketimpangan yang melebar berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan memicu fragmentasi sosial.
- Pemberdayaan ekonomi akar rumput dinilai menjadi kunci ketahanan dan stabilitas jangka panjang.
Jakarta – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kohesi sosial maupun stabilitas jangka panjang. Menurutnya, kualitas pertumbuhan dan pemerataan manfaat pembangunan kini menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk di Asia.
Pernyataan SBY tersebut disampaikan dalam acara The 2026 Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan oleh Amartha di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Forum itu membahas upaya membangun pertumbuhan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Dalam forum itu, SBY menyoroti perubahan mendasar pada lingkungan internasional yang ditandai oleh persaingan geopolitik, konflik, fragmentasi ekonomi, proteksionisme, hingga percepatan transformasi teknologi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat negara-negara berkembang tidak lagi cukup hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Aset Jumbo Danantara dan Klaim ROA Naik 300 Persen Tanpa Transparansi jadi Sorotan
SBY: Pertumbuhan Ekonomi Harus Disertai Inklusi
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Karena pertumbuhan semata tidak lagi cukup,” ujar SBY.
Ia menjelaskan bahwa capaian ekonomi yang mengesankan tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas sosial apabila kesenjangan terus melebar.
“Sebuah negara mungkin mampu mencapai angka-angka ekonomi yang mengesankan, tetapi tetap mengalami ketimpangan yang semakin melebar, menurunnya kepercayaan, dan fragmentasi sosial,” katanya.
Karena itu, tantangan utama saat ini bukan hanya memperluas aktivitas ekonomi, melainkan membangun masyarakat yang tangguh di tengah era disrupsi global. Ia menilai keberhasilan pembangunan harus diukur dari kemampuan negara menciptakan partisipasi ekonomi yang lebih luas dan menjaga kepercayaan sosial.
SBY: Ekonomi Akar Rumput jadi Pilar Ketahanan
Dalam pandangannya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selama ini, sektor akar rumput kerap diposisikan hanya sebagai sektor informal atau penerima bantuan, padahal kontribusinya jauh lebih besar.
Ia menilai ketangguhan bangsa pada akhirnya dibangun dari bawah. Ketika guncangan global terjadi, komunitas akar rumput tetap mampu beradaptasi, bertahan, dan membangun kembali aktivitas ekonomi mereka.
Menurutnya, negara yang berhasil memperkuat kewirausahaan akar rumput akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang lebih kuat. Karena itu, pemberdayaan UMKM tidak semata menjadi agenda sosial, melainkan agenda ekonomi yang strategis.
Pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan Asia, bencana alam, hingga krisis keuangan global 2008, disebut menunjukkan pentingnya menjaga masyarakat tetap aktif secara ekonomi dan memiliki harapan terhadap masa depan.
Baca juga: OJK Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Sinergi Lintas Sektor
SBY: Teknologi Bisa Menjadi Penyetara atau Memperlebar Kesenjangan
Ia juga menyoroti peran teknologi dalam mempercepat inklusi ekonomi. Keuangan digital, perbankan seluler, perdagangan elektronik, dan berbagai platform digital membuka peluang bagi jutaan pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar, pembiayaan, serta pendidikan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi tidak selalu menghasilkan dampak positif apabila akses dan manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu.
Menurutnya, teknologi dapat menjadi alat penyetara yang kuat apabila inklusi tetap menjadi pusat strategi pembangunan. Sebaliknya, digitalisasi berpotensi memperdalam ketimpangan jika akses ekonomi dan teknologi terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki privilese.
Karena itu, pembangunan masa depan tidak hanya harus maju secara digital, tetapi juga seimbang secara sosial. Ia menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, inovasi, kewirausahaan, dan penguatan kepercayaan publik sebagai fondasi daya saing jangka panjang.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, SBY menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif menjadi syarat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Tanpa pemerataan manfaat pembangunan, pertumbuhan tinggi justru berisiko memunculkan ketimpangan, menurunkan kepercayaan, dan memperbesar fragmentasi dalam masyarakat. (*)
Editor: Yulian Saputra
