Poin Penting
- Danantara mengelola aset yang diklaim mencapai sekitar USD1 triliun, tetapi laporan keuangan dan laporan kinerja tahun 2025 belum dipublikasikan.
- Klaim kenaikan ROA lebih dari 300 persen dipertanyakan karena belum disertai data dan dokumen yang dapat diverifikasi publik.
- Koalisi Danantara Monitor mendesak audit BPK dan keterbukaan informasi untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Jakarta – Di tengah klaim lonjakan return on assets (ROA) lebih dari 300 persen sepanjang 2025, Danantara justru menghadapi pertanyaan serius terkait transparansi pengelolaan aset negara yang nilainya disebut mencapai sekitar USD1 triliun.
Hingga memasuki Juni 2026, publik belum dapat mengakses laporan keuangan maupun laporan kinerja tahunan yang menjadi dasar perhitungan capaian tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai tata kelola lembaga pengelola investasi negara itu.
Minimnya keterbukaan informasi mendorong Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi resmi kepada Badan Pengelola Investasi Danantara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Koalisi meminta akses terhadap Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025, Laporan Tahunan 2025, serta Laporan Keuangan Kuartal I 2026 yang hingga kini belum dipublikasikan.
Baca juga: Koalisi Desak BPK Audit Danantara, Transparansi Aset Rp16.000 Triliun Dipertanyakan
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset dan keuangan negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik.
Terlebih, Danantara memegang mandat strategis sebagai pengelola aset BUMN sekaligus kendaraan investasi negara dengan nilai aset yang sangat besar.
Transparansi Danantara Dipertanyakan di Tengah Klaim Kinerja Tinggi
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai publik berhak memperoleh informasi yang utuh terkait kondisi keuangan dan kinerja investasi yang dijalankan Danantara.
“Publik harus mendapat informasi secara utuh, jelas, dan laporan keuangan tadi bermanfaat agar masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja Danantara,” ujar Bhima saat menyampaikan permohonan informasi kepada BPK, di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurutnya, setelah satu tahun beroperasi sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto, belum terlihat transparansi yang memadai terkait proyek-proyek yang didanai, studi kelayakan investasi, maupun capaian kinerja yang dapat diverifikasi publik.
Bhima juga menyoroti belum adanya inisiatif dari Danantara untuk mempublikasikan laporan keuangan secara sukarela. Padahal, keterbukaan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap lembaga yang mengelola aset dalam jumlah sangat besar.
“Kita juga melihat tidak adanya transparansi laporan keuangan ini berdampak pada kepercayaan dari para pelaku usaha, masyarakat, investor terhadap kinerja Danantara yang mengelola aset yang diklaim sekitar US$1 triliun, salah satu lembaga pengelola dana terbesar di dunia,” katanya.
Baca juga: Kurang Transparan, Danantara Dinilai Berpotensi Ganggu Kepercayaan Investor dan Rupiah
Danantara Klaim RoA Naik 300 Persen, Dasar Perhitungannya Dipersoalkan
Sorotan terhadap transparansi semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Danantara mencatat peningkatan ROA lebih dari 300 persen selama 2025.
“Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on assets satu tahun, 2025, dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen,” ujar Prabowo dalam pidato Tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (11/3/2026).
Presiden mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengelolaan aset BUMN apabila dilakukan secara terintegrasi dan profesional.
Namun, klaim tersebut justru memunculkan pertanyaan baru karena belum disertai laporan keuangan maupun data kinerja yang dapat diakses publik.
Koalisi Danantara Monitor menilai masyarakat berhak mengetahui metode perhitungan ROA, sumber keuntungan, serta proyek-proyek yang menjadi kontributor utama terhadap kenaikan kinerja tersebut.
Baca juga: Koalisi Wanti-Wanti Danantara Tak Bernasib seperti 1MDB Malaysia
Perwakilan Trend Asia, Novita Indri, mempertanyakan dasar penghitungan angka yang disampaikan kepada publik.
“Karena klaimnya bahwa Danantara sudah balik modal atau dapat untung 300 persen, tapi bagaimana perhitungannya, kalkulasinya, proyek-proyek apa yang didanai Danantara kemudian menghasilkan keuntungan, ini kan gak pernah dibuka buat publik,” ujarnya.
Novita menilai keterbukaan informasi menjadi semakin penting karena dana yang dikelola berasal dari aset publik. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diinvestasikan dan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut.
Audit dan Keterbukaan Informasi Dinilai Mendesak
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, menegaskan bahwa besarnya aset dan kewenangan yang dimiliki Danantara harus diimbangi dengan tingkat transparansi yang tinggi.
“Tata kelola yang tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas, akan menempatkan Danantara pada ruang gelap yang sulit diawasi oleh publik. Hal ini dapat memicu kerentanan untuk terjadinya konflik kepentingan hingga korupsi,” kata Seira.
Ia menilai laporan keuangan dan hasil audit merupakan instrumen dasar untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Karena itu, Koalisi Danantara Monitor juga meminta BPK membuka informasi terkait proses pemeriksaan dan hasil audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Danantara.
Bhima bahkan mengingatkan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan berpotensi memperbesar spekulasi di pasar dan menggerus kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia.
Menurutnya, transparansi bukan hanya kebutuhan tata kelola, tetapi juga faktor penting untuk menjaga kredibilitas lembaga investasi negara di mata pelaku pasar.
Semakin lama laporan keuangan tidak dibuka, semakin besar pula tanda tanya yang muncul terhadap pengelolaan aset jumbo yang berada di bawah kendali Danantara.
Besarnya aset yang dikelola dan klaim lonjakan kinerja investasi seharusnya berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi.
Tanpa publikasi laporan keuangan dan hasil audit yang memadai, klaim keberhasilan Danantara akan terus menghadapi pertanyaan mengenai transparansi dan tata kelola pengelolaan kekayaan negara. (*)
Editor: Yulian Saputra
