Poin Penting
- Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya perencanaan anggaran untuk mencegah pagu minus.
- Program yang berdampak langsung kepada masyarakat diminta tidak dikorbankan akibat pergeseran anggaran.
- Menkeu Purbaya meninjau perkembangan Sekolah Rakyat, KDKMP, dan SPPG di Jawa Barat.
Bandung – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, terutama untuk mencegah persoalan kekurangan pagu (pagu minus) pada akhir tahun.
Peringatan tersebut menjadi salah satu perhatian Purbaya saat meninjau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung.
Menurutnya, belanja pegawai perlu direncanakan secara tepat sejak awal tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalkan kebutuhan pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja di kemudian hari.
Purbaya juga menegaskan bahwa pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, seharusnya tidak mengorbankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.
Selain menyoroti disiplin anggaran, Purbaya turut memantau pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat. Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang berada di wilayah tersebut.
Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum dinilai baik dengan fasilitas yang cukup lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Setiap kelas juga telah dilengkapi smartboard, sementara setiap siswa mendapatkan satu unit laptop untuk mendukung proses pembelajaran.
Baca juga: Purbaya Dorong PIP Perluas Akses Pembiayaan UMKM
Purbaya menilai program tersebut memiliki sejumlah keunggulan, namun masih membutuhkan eksposur yang lebih luas kepada masyarakat.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya, seperti dikutip dari Antara.
Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dan promosi agar masyarakat semakin memahami manfaat serta keunggulan program Sekolah Rakyat.
KDKMP dan SPPG Terus Dipantau
Di sisi lain, perkembangan KDKMP dan SPPG di Jawa Barat juga menjadi bagian dari pemantauan pemerintah.
Terdapat 5.970 KDKMP di Jabar, dengan target survei sebanyak 147 unit. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan hasil pemantauan menunjukkan beberapa di antaranya telah selesai dibangun.
Sementara itu, jumlah SPPG di Jabar mencapai 6.794 unit. Dari target survei sebanyak 199 SPPG, realisasi pemantauan telah mencapai 275 unit.
Baca juga: 833 SPPG Ditutup, OJK Kaji Dampaknya ke Kredit Perbankan
Setiap SPPG memiliki kapasitas antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Program ini melayani penerima manfaat yang mencakup siswa dari PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Secara umum, kualitas makanan yang disediakan dinilai baik dan dapat diterima oleh para penerima manfaat.
Minta Ada Indeks Penilaian SPPG
Untuk memperkuat evaluasi pelaksanaan program, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 hingga 5.
Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat dan kualitas pelaksanaan SPPG. Selain itu, sistem penilaian tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kinerja SPPG antardaerah secara nasional. (*)
