Jakarta – Di tengah derasnya arus masuk produk pertanian asal Amerika Serikat (AS) dengan tarif bea masuk 0 persen ke pasar RI, Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan pentingnya memperkuat proteksi terhadap sektor pertanian nasional.
Ia menyayangi fakta bahwa Indonesia justru dikenai tarif tinggi oleh AS, yakni mencapai 19 persen pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.
Ia mengungkapkan, ketidakseimbangan kebijakan tersebut harus diimbangi dengan instrumen perlindungan dalam negeri yang kuat.
“Sektor pertanian tidak akan dibiarkan berhadapan langsung tanpa perlindungan. Bulog kita perkuat sebagai off-taker, IDFOOD sebagai operator distribusi nasional, sehingga hasil tani rakyat tetap terserap dengan harga layak,” ujarnya, dinukil laman dpr.go.id, Senin, 28 Juli 2025.
Baca juga: DPR Desak Evaluasi WTO, IMF dan Bank Dunia Imbas Tarif Impor AS
Ia menegaskan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan produk pertanian impor, khususnya dari AS.
Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan seperti Perum Bulog sebagai lembaga penyerap hasil pertanian rakyat, serta IDFOOD yang ditugaskan sebagai distributor resmi hasil-hasil pertanian dalam negeri.
Distribusi hingga Penataan Pasar Jadi Fokus
Selanjutnya, sistem proteksi yang dibangun saat ini mencakup dukungan modal, infrastruktur rantai dingin, distribusi berbasis data, dan penataan pasar dalam negeri agar tidak dikuasai oleh barang impor berlebihan.
Di sisi lain, ungkapnya, Presiden Prabowo Subianto melalui sejumlah kementerian dan lembaga sedang membangun sistem pertanian nasional yang utuh dan terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pembentukan harga pasar.
“Kami akan pastikan dari petani hingga konsumen, ekosistem pertanian kita dibangun secara mandiri dan kuat. Bukan hanya sekadar tahan impor, tapi juga bisa ekspansi,” jelasnya.
Baca juga: Dampak Tarif Impor Trump Diprediksi Bikin Tabungan Masyarakat Menurun
DPR Akui Ketergantungan Gandum-Kedelai Masih Tinggi
Selain itu, Komisi VI DPR akan tidak menutup mata terhadap ketergantungan Indonesia pada beberapa komoditas pertanian impor seperti gandum dan kedelai, yang mayoritas masih berasal dari AS.
Walaupun begitu, ia menegaskan bahwa kondisi itu tidak serta-merta melemahkan sektor pertanian nasional. Ketergantungan ini perlahan ditekan melalui strategi diversifikasi pangan dan peningkatan produksi lokal.
“Ada beberapa komoditas yang memang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti kedelai dan gandum. Tapi kita punya strategi jangka panjang untuk menguranginya. Bahkan untuk substitusi impor seperti sorgum, sudah mulai dikembangkan,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
