Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajak negara-negara di dunia untuk kembali menjunjung prinsip multilateral dalam menyikapi dinamika global, khususnya di sektor perdagangan, keuangan, dan ekonomi.
Ia menekankan perlunya mengembalikan fungsi lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia sesuai mandat awal pendiriannya.
“Saya mengajak semua negara untuk berpikir secara multilateral. Saatnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional,” ujar Said dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 24 Juli 2025.
Said menyoroti ketimpangan sejak dimulainya perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China pada 2018. Ia menyebut, kebijakan sepihak AS dalam mengenakan tarif ke berbagai negara menjadi bukti tatanan perdagangan global yang makin tak teratur.
“Lucu sekaligus sedih, tidak ada satu pun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO. Semua ramai-ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tetapi mengiba belas kasih,” sindir Said.
Baca juga: Airlangga Pastikan Tarif Trump 19 Persen Sudah Final, Berlaku 1 Agustus 2025?
Padahal, kata dia, semangat awal pendirian General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), yang kemudian berkembang menjadi WTO pada 1995 adalah untuk mendorong perdagangan bebas secara adil dengan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang setara.
Said mengingatkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, awalnya dipaksa untuk ikut serta dalam sistem perdagangan bebas, meski harus terseok-seok menghadapi dominasi negara maju.
“Negara-negara berkembang seperti Indonesia ‘babak belur’, seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi,” katanya.
Negara Berkembang Bangkit, AS Justru Lindungi Diri
Namun seiring waktu, banyak negara berkembang berhasil bangkit. Ia mencontohkan Vietnam, Thailand, Indonesia, hingga China yang kini justru menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan internasional. Pada 2024, nilai perdagangan global China mencapai USD 6,164 miliar, mengalahkan AS yang sebesar USD 5,424 miliar.
Ironisnya, kata Said, ketika produk-produk manufaktur AS kalah bersaing dan neraca perdagangannya defisit, negara itu justru berbalik memberlakukan tarif secara sepihak, melanggar prinsip dasar perdagangan bebas yang selama ini mereka gaungkan.
“Ini jelas menyalahi ‘rukun iman’ perdagangan bebas, yakni perdagangan tanpa hambatan tarif. Kenapa WTO diam?” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
