Masih di kesempatan yang sama, Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai langkah Kemensos dan PPATK ini merupakan terobosan penting. Ia menyebut pengecekan rekening seperti ini baru dilakukan secara serius sejak kepemimpinan Gus Ipul.
"Di publik dugaannya dua, bermain secara individual, dugaan kedua sifatnya ada yang mengatur, sehingga ini bisa bermain secara 'cantik' bahasanya," ujar Trubus.
Ia menekankan perlunya kebijakan sanksi edukatif jika pelaku individual, namun investigasi menyeluruh jika ada jaringan.
Baca juga: Korban Meninggal KMP Tunu Pratama Jaya Dapat Santunan Rp50 Juta dari Jasa Raharja
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan bansos. “Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini sudah ada lebih dari 500 ribu laporan masyarakat terkait dugaan penerima bansos tidak layak.
Groundchecking hingga Evaluasi PKH
Kemensos akan menindaklanjuti temuan ini dengan proses groundchecking bersama Badan Pusat Statistik (BPS), lalu dilakukan validasi untuk pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Gus Ipul juga menyatakan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan ikut dievaluasi jika KPM-nya terbukti menyalahgunakan bansos.
“Jika KPM PKH terlibat judol, maka identitas pendampingnya akan diketahui. Selanjutnya hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keberlanjutan kontrak kerja pendampingnya,” kata Gus Ipul lagi.
Baca juga: PPATK Blokir Rekening Dormant, Begini Tanggapan Bank Jago
