Jakarta – Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang bersekutu dengan “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok negara berkembang BRICS.
“Negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10 persen. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!,” kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social seperti dilansir Reuters, Senin, 7 Juli 2025.
Trump tidak mengklarifikasi referensi “kebijakan Anti-Amerika” dalam postingannya. Ancaman tersebut diungkapkan saat negara anggota BRICS menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Jeneiro, Brazil, 6 Juli 2025.
Presiden Trump sendiri tengah berupaya menyelesaikan puluhan kesepakatan perdagangan dengan berbagai negara sebelum batas waktu pada 9 Juli 2025 untuk penerapan “tarif pembalasan” yang signifikan.
Baca juga: Airlangga Ungkap RI Ajukan Tawaran Kedua Jelang Deadline Negosiasi Tarif Trump
Sementara Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan bahwa BRICS sama dengan Gerakan Non-Blok pada masa Perang Dingin, yaitu sekelompok negara berkembang yang menolak bergabung dengan salah satu pihak dalam tatanan global yang terpolarisasi.
“BRICS adalah pewaris Gerakan Non-Blok,” jelasnya.
BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara asli. Di antaranya Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Mereka menggelar pertemuan puncak pertamanya pada 2009.
Blok tersebut kemudian menambahkan Afrika Selatan dan tahun lalu memasukkan Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota.
Arab Saudi telah menunda untuk bergabung secara resmi, menurut sumber, sementara 30 negara lain telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam BRICS, baik sebagai anggota penuh maupun mitra.
Negara yang tergabung di BRICS mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global.
Presiden Prabowo Tampil Perdana di KTT BRICS
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang dalam sesi KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro.
Dalam keterangannya di Brasil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.
Baca juga: Prabowo Bahas BRICS dan Perkuat Hubungan RI-Rusia dengan Putin
Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga dikutip lama resmi presidenri.go.id.
Indonesia sendiri, kata Airlangga, telah menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB. Partisipasi ini menjadi penting agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)
