Jakarta – Pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.
“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program MBG. Termasuk peran koperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” kata Budi Arie dikutip Rabu, 26 Februari 2025.
Baca juga : Program MBG Bawa Angin Segar bagi UMKM, Siap Dongkrak Ekonomi 8 Persen
Ia menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang bergerak di sektor pertanian.
“Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan koperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri. Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri.
“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ujar Sudaryono.
Baca juga : Sri Mulyani Klaim MBG Bakal Sumbang 0,7 Persen ke PDB RI
Sudaryono menyebut, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen. Pemerintah pun menargetkan untuk menekan angka impor ini dengan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
“Kita ingin instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu, orang boleh minum susu tapi dari 100 persen yang kita minum bagaimana kuotanya ini lama-lama harus kita balik,” jelas Sudaryono.
Guna mendukung hal tersebut, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah memiliki target untuk mendatangkan dua juta sapi indukan ke Indonesia.
“Sudah ada 167 perusahaan yang komit untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN tapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tambahnya.
Pemerintah juga memastikan program MBG akan didukung dengan sumber protein lokal. Saat ini, susu belum masuk dalam program tersebut karena keterbatasan produksi dalam negeri.
“Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
