Poin Penting
- Rajiv mendesak Kemenkeu segera mencairkan anggaran Rp290,9 miliar untuk penanganan karhutla yang terus meluas di Kalimantan
- Karhutla dinilai telah mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat, diperparah cuaca kering akibat El Nino
- DPR mendorong penguatan sinergi penanganan, pemulihan ekosistem, patroli pencegahan, serta penegakan hukum terhadap penyebab karhutla.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp290,9 miliar.
Menurutnya, penanganan karhutla perlu segera dilakukan lantaran kebakaran telah berdampak terhadap masyarakat dan memperburuk kualitas udara.
Anggota Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan kebutuhan anggaran itu telah menjadi kesimpulan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8/2026).
“Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu,” kata Rajiv dikutip 24 Agustus 2026.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tak Asal Salahkan Warga soal Karhutla Kalbar
Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah luar biasa (extraordinary) untuk menangani karhutla yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Berdasarkan data BNPB per Jumat (21/8), sejumlah kejadian karhutla baru masih muncul di beberapa wilayah Kalimantan. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan total lahan terbakar sekitar 25,29 hektare.
Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun pada Rabu (19/8). Total luas lahan terbakar mencapai 49,55 hektare, dengan area terluas berada di Kelurahan Pendingin, yakni 42 hektare.
“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa,” tegas dia.
Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja menangani asap di sejumlah wilayah terdampak karhutla, termasuk BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak lainnya.
Ia pun kembali meminta Kemenkeu segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla.
“Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” jelas dia.
Di sisi lain, Rajiv menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil ditangani. Salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang terdampak.
Patroli terpadu di daerah rawan karhutla juga perlu diperketat. Selain itu, sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat dan korporasi harus dimasifkan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Baca juga: Asap Karhutla Kalimantan Ganggu Penerbangan, Kemenhub Beri Instruksi Ini
Menurut Rajiv, penegakan hukum juga harus berjalan beriringan dengan proses pemulihan. Penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki,” pungkasnya. (*)
