Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak capai target. Realisasi sementara hingga akhir Desember 2024 penerimaan pajak hanya mampu terkumpul Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target Rp1.988,9 triliun.
Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky pun menyoroti hal tersebut, pasalnya penerimaan pajak pada APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.189,3 triliun. Sehingga, diperlukan kenaikan penerimaan pajak sebesar 13,29 persen agar mencapai target itu.
“13,29 persen ini merupakan target kenaikan yang sangat tinggi jika dilihat data historis selama ini. Apalagi ditambah dengan kondisi perekonomian 2025 yang diproyeksikan belum akan lebih baik dari tahun 2024,” ujar Awalil dalam keterangannya, dikutip, Senin, 13 Januari 2025.
Baca juga: Realisasi Penerimaan Pajak RI Tak Capai Target, Terkumpul Cuma Rp1.932,4 Triliun
Awalil menjelaskan penerimaan pajak jenis Pajak Penghasilan (PPh) juga mengalami realisasi yang di bawah target atau shortfall terdalam yakni hanya 93,2 persen dari target APBN 2024. Untuk mencapai target APBN 2025, penerimaan PPh harus naik 13,79 persen pada tahun ini.
“Target ini sudah tidak lagi realistis berdasar data historis dan kondisi perekonomian terkini,” jelas Awalil.
Menurut Awalil, shortfall penerimaan pajak dan perpajakan memberi indikasi perekonomian sedang lesu yang mana transaksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tak sesuai harapan.
“Ini terkonfirmasi pula dalam laporan tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen atau di bawah target 2024,” katanya.
Baca juga: INDEF Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan 5 Persen pada 2025, Ini Penyebabnya
Berkebalikan dengan klaim pemerintah yang mengatakan kinerja APBN 2024 masih sehat dan kredibel dengan beberapa indikator melampaui target. Awalil melihat klaim-klaim keberhasilan pemerintah atas realisasi APBN ini cenderung menyembunyikan indikasi lain yang semestinya menjadi perhatian.
“Contohnya realisasi sementara defisit APBN 2024 nilainya secara nominal Rp507,8 triliun memang lebih rendah dari target APBN yang sebesar Rp522,8 triliun. Namun secara rasio atas PDB (produk domestik bruto), nilainya tidak lebih rendah dari target, yakni persis di 2,29persen. Dengan kata lain, nilai PDB dan pertumbuhan ekonomi di 2024 realisasinya lebih rendah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyatakan bahwa penerimaan pajak Indonesia memang sudah lesu sejak kuartal I 2024.
Baca juga: Wamenkeu Anggito Bakal Gali Pajak dari Underground Economy
Pada kuartal I 2024 penerimaan pajak hanya mencapai Rp393,9 triliun atau lebih rendah 8,8 persen dari kuartal I 2023. Kemudian pada kuartal II terealisasi Rp499,9 triliun. Angka ini lebih rendah 7,2 persen dari kuartal I 2023.
“Penerimaan pajak pada kuartal I dan II 2024 itu masih lebih rendah dari 2023. Namun pada kuartal III dan IV 2024 mulai meningkat. Ini sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan moderasi harga,” ungkap Anggito. (*)
Editor: Yulian Saputra
