Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2024 sebesar Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target dalam Undang-Undang APBN 2024.
Angka tersebut tumbuh 3,5 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Namun, tak mencapai target dalam UU APBN sebesar Rp1.988,9 triliun.
“Penerimaan pajak kita terkoreksi ke bawah Rp1.921,9 triliun di bawah target APBN awal yang Rp1.988 triliun,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam APBN KiTa, Senin, 6 Januari 2025.
Baca juga: Penerimaan Pajak Capai Rp1.517,53 T, Tembus 76 Persen Target APBN per Oktober 2024
Baca juga: Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp1.716,8 Triliun
Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu menambahkan, penerimaan pajak berasal dari PPh Non Migas sebesar Rp997,6 triliun, tumbuh tipis 0,5 persen yoy.
Lalu PPh Pasal 21 sebesar Rp243,8 triliun tumbuh 21,1 persen yoy. PPN dan PPnBM sebesar Rp828,5 triliun atau naik 8,6 persen.
“PPh Nonmigas tumbuh positif terutama ditopang PPh 21 dan OP yang didorong oleh terjaganya gaji dan upah, tambahan lapangan kerja baru, dan peningkatan aktivitas di Sektor Perdagangan, sementara PPh Final ditopang antara lain oleh kinerja dari sektor keuangan dan jasa konstruksi,” ujar Anggito.
Baca juga: Hantu Pajak pada Uang Elektronik, Jangan Sampai Kembali ke “Zaman Batu”
Baca juga: Leganya! Jakarta Tidak Terkena Opsen Pajak Kendaraan 66 Persen, Ini Penjelasannya
Meski demikian terdapat kontraksi di PPh migas sebesar Rp65,1 triliun, terkontraksi 5,3 persen dan PPh badan realisasinya Rp335,8 triliun terkontraksi 18,1 persen.
“PPh Badan kontraksi akibat penurunan profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan,” paparnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
