Jakarta – Penerimaan negara pada paruh pertama 2025 menunjukkan tren perlambatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa total penerimaan negara hanya mencapai Rp1.201,8 triliun, atau baru 48,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Angka tersebut tercatat sebagai yang terendah dalam tiga tahun terakhir.
“Dari sisi semester I terhadap total target masih di 48,3 persen, dibandingkan dengan 3 tahun terakhir memang lebih rendah,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa, 1 Juli 2025.
Baca juga: Defisit APBN Memburuk, NU Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara Segera
Sri Mulyani menjelaskan, penurunan penerimaan itu tak lepas dari sejumlah faktor ekonomi dan kebijakan fiskal. Salah satunya adalah batalnya rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang sedianya diproyeksikan akan menambah Rp71 triliun.
“Itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar Rp 71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu memengaruhi kinerja kita,” ujarnya.
Selain faktor pajak, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas) juga menurun akibat pelemahan harga komoditas global sejak awal tahun.
“Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” imbuh Sri Mulyani.
Baca juga: Dampak Konflik Iran-Israel: Pemerintah Diminta Siap Hadapi Kenaikan Harga Migas
Bendahara negara itu menambahkan, faktor lain yang menekan penerimaan adalah perubahan mekanisme pencatatan dividen BUMN. Kini, sebagian besar dividen tidak lagi langsung masuk ke kas negara karena dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun,” pungkasnya. (*)
