Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimis dalam 1 hingga 2 tahun ke depan sistem inti administrasi perpajakan baru atau Coretax dapat berjalan dengan sempurna.
“Saya yakin Coretax dapat berfungsi dengan sangat baik dalam waktu 1 atau 2 tahun,” kata Luhut dalam International Conference Infrastructure 2025, Kamis, 12 Juni 2025.
Luhut menyatakan, dengan sistem yang telah sempurna tersebut, maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,5 persen.
“Jadi ini juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita sebesar 1,5 persen. Jadi ini membuat Indonesia menjadi lebih transparan dan efisien,” tandasnya.
Baca juga: DJP Pastikan Perbaikan Coretax Rampung Sebelum Akhir Juli 2025
Sebelumnya, pada periode akhir Maret sampai dengan 17 April 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan sejumlah penyempurnaan sistem Coretax sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Coretax DJP, antara lain:
- Pendaftaran (Registrasi)
DJP telah melakukan penyempurnaan terhadap pemadanan NIK dan NPWP menjadi lebih stabil dan responsif, penyesuaian proses pendaftaran NPWP untuk berbagai jenis wajib pajak, termasuk WNA dan badan hukum, penyesuaian pada menu pengukuhan PKP, permohonan aktivasi akun, perubahan data wajib pajak, serta proses dokumen penunjukan pemungut pajak, dan perbaikan bug pada pengisian dan pengunduhan dokumen persyaratan sehingga proses registrasi berjalan lancar.
- Faktur Pajak
Penyesuaian pada validasi dan proses pembuatan faktur pajak, termasuk faktur pajak kode 07, nota retur, serta retur uang muka, penyesuaian masa pajak, dokumen pendukung, serta akses tombol PDF, sehingga hanya dokumen dengan status valid yang dapat diunduh, perbaikan bug atas faktur pajak tidak muncul di daftar pajak masukan pembeli, dan penyesuaian pada pembulatan nilai transaksi.
- Bukti Potong
Dilakukan penyesuaian pada skema impor bukti potong, baik bukti potong unifikasi maupun non-residen, sehingga sesuai dengan data pembayaran yang sah, penyesuaian pada validasi data pembayaran dan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), penyesuaian opsi pembayaran khusus untuk instansi pemerintah, perbaikan bug pada pembuatan bukti potong bulanan pegawai tetap, termasuk pembulatan dan tampilan isi dokumen.
- Pelaporan SPT Masa
Dilakukan perbaikan bug dan proses submit SPT Masa yang sebelumnya tertahan dalam status “Draft”, penyesuaian validasi isi SPT Masa dan kompensasi untuk menghindari duplikasi data, serta Penyesuaian dan perbaikan bug pada proses unduhan dokumen SPT Masa dan pelaporan objek pajak pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- Pembayaran Pajak
Penyempurnaan proses pengajuan pemindahbukuan, pengembalian, dan pengurangan angsuran pajak, penyesuaian kode satuan kerja (satker) dan prepopulasi data billingagar sesuai dengan referensi resmi KPP, penyempurnaan proses persetujuan atas dokumen pengembalian kelebihan pembayaran dan penerbitan produk hukum, serta penyempurnaan prepopulasi pembayaran pada beberapa layanan seperti pengajuan teraan meterai dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
Baca juga: Titah Sri Mulyani ke Dirjen Pajak Baru Bimo Wijayanto: Perbaiki Sistem Coretax
- Layanan Perpajakan
Penyempurnaan sistem pada layanan Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Keterangan Fiskal (SKF), dan Surat Keterangan untuk Bakal Calon Kepala Daerah, penyempurnaan prepopulasi data untuk layanan berbasis data Indonesia National Single Window (INSW) dan QR Code dokumen endorsement, serta penyempurnaan pada layanan permohonan penggantian atau pembatalan dokumen pajak, serta validasi nama wajib pajak dengan karakter khusus. (*)
Editor: Galih Pratama
