Poin Penting
- Kemenkeu mempercepat belanja negara sejak awal 2026 agar efek pengganda ekonomi lebih cepat dirasakan.
- Realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal I 2026 mencapai sekitar 25 persen, mencerminkan disiplin pengelolaan APBN.
- Pemerintah menegaskan defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3 persen PDB di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan bahwa pola belanja pemerintah pada 2026 dilakukan lebih disiplin dan tepat waktu guna memperkuat efek pengganda terhadap perekonomian nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin mengatakan penyerapan anggaran pemerintah selama ini cenderung menumpuk pada triwulan III dan IV.
Namun, mulai 2026, pemerintah mengubah pola tersebut dengan mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun.
“Bagi kami di Kementerian Keuangan, dengan APBN sebagai instrumen fiskal utama yang kami punya, menunda konsumsi itu artinya menunda multiplier effect yang masuk ke dalam perekonomian. Oleh sebab itu, salah satu strategi fiskal yang kami jalankan adalah merapikan agar konsumsi dilakukan tepat waktu melalui program-program strategis nasional,” ujar Herman, dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026, Selasa, 19 Mei 2026.
Baca juga: Pandangan Analis soal Rencana Pendanaan Bond Stabilization Fund
Herman mengatakan realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal I 2026 telah mencapai lebih dari 20 persen dari total konsumsi sepanjang tahun.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan disiplin fiskal pemerintah dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi kalau kuartal I sekitar 25 persen. Ini menunjukkan disiplin yang kita lakukan dalam menjaga APBN kita,” jelasnya.
Ia menilai percepatan belanja pemerintah berdampak langsung terhadap pertumbuhan konsumsi yang meningkat lebih dari 20 persen pada awal tahun.
Belanja negara yang direalisasikan lebih awal dinilai mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Government spending yang bagus itu adalah government spending yang disiplin, berdampak, dan tepat waktu. Itulah yang kami coba jaga dari Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Sektor Domestik Masih jadi Penopang Ekonomi
Lanjutnya, dari sisi produksi, pemerintah mencatat sejumlah sektor mengalami lonjakan signifikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mencontohkan, sektor tersebut berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, informasi dan komunikasi, serta akomodasi dan makan minum.
“Sektor-sektor itu tumbuh pesat. Kemudian share-nya terutama industri pengolahan dan industri perdagangan itu share-nya lebih dari 10 persen dari data tadi,” bebernya.
Baca juga: Purbaya Tarik Utang Baru Rp258,7 Triliun hingga Maret 2026
Herman menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang kekuatan domestik, mulai dari sumber daya, tenaga kerja, hingga kapasitas pengetahuan masyarakat.
Defisit Fiskal Dijaga di Bawah 3 Persen
Selain fundamental ekonomi, pemerintah juga menilai pola pikir optimistis atau growth mindset penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita punya growth mindset, tentu saja kita akan tumbuh. Tapi, kalau misalnya kita kaya tapi sudah punya segala resources tapi mindset kita adalah mindset yang tidak mau tumbuh atau pesimis gitu ya maka itu akan mempengaruhi seberapa cepat potensi pertumbuhan kita,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan disiplin fiskal tetap menjadi prioritas pemerintah di tengah upaya memperkuat ekspansi ekonomi. Defisit fiskal disebut akan dijaga tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kunci menjaga fiskal yang sehat dan efektif adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk ekspansi dan pertumbuhan, serta disiplin dalam menjaga kesehatan fiskal itu sendiri. Oleh sebab itu kami tetapkan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3 persen dari PDB,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
