Poin Penting
- INDEF menilai rencana masuknya Danantara ke KSSK perlu dikaji hati-hati karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- Keterlibatan Danantara dalam pengambilan keputusan dinilai dapat membuka ruang moral hazard, regulatory capture, dan menurunkan kepercayaan investor.
- Praktik internasional umumnya memisahkan regulator dengan pengelola investasi, sementara sovereign wealth fund hanya berperan sebagai penyedia informasi tanpa hak suara.
Jakarta – Masuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menuai sorotan dari kalangan ekonom.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai langkah tersebut perlu dikaji secara cermat lantaran berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu kredibilitas sistem keuangan nasional.
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, mengatakan kehadiran Danantara di forum KSSK tak bisa sekadar dipandang sebagai penambahan anggota dalam mekanisme koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, KSSK dibentuk sebagai forum yang memiliki mandat utama menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, Danantara merupakan pengelola investasi negara yang memiliki kepentingan terhadap portofolio dan aset investasi.
“Masuknya Danantara ke dalam forum KSSK harus dilihat secara sangat hati-hati, karena persoalannya bukan sekadar menambah satu institusi dalam ruang koordinasi. KSSK dibentuk sebagai forum otoritas yang memiliki mandat menjaga stabilitas sistem keuangan, sedangkan Danantara adalah pengelola investasi negara yang membawa kepentingan portofolio dan aset,” ujar Rizal, saat dihubungi Infobanknews, Jumat, 31 Juli 2026.
Baca juga: Danantara Masuk KSSK, CELIOS Soroti Risiko Gangguan Independensi BI-OJK
Ia menambahkan, apabila keterlibatan Danantara melampaui fungsi konsultatif hingga masuk ke ranah pengambilan keputusan, maka batas antara regulator dan pelaku investasi bakal menjadi bias.
“Ini bukan hanya persoalan tata kelola, tetapi juga menyangkut kredibilitas institusi di mata investor,” jelasnya.
INDEF Soroti Risiko Konflik Kepentingan di KSSK
Ia menilai, potensi konflik kepentingan menjadi salah satu risiko terbesar jika Danantara mendapatkan peran strategis dalam KSSK.
Menurutnya, KSSK memiliki kewenangan mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap pasar keuangan, lembaga keuangan, BUMN, hingga valuasi aset. Sementara, Danantara memiliki eksposur investasi terhadap berbagai instrumen tersebut.
“Jika operator ikut menentukan kebijakan yang memengaruhi nilai portofolionya sendiri, maka ruang moral hazard dan regulatory capture menjadi terbuka,” ujarnya.
Baca juga: CORE Indonesia Wanti-Wanti Risiko Dominasi Fiskal usai Mundurnya Gubernur BI
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa kebijakan yang diambil bukan lagi semata-mata untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melainkan untuk melindungi aset tertentu.
“Persepsi semacam ini dapat meningkatkan premi risiko, memperlemah kepercayaan pasar, dan justru mengurangi efektivitas KSSK ketika krisis benar-benar terjadi,” kata Rizal.
Praktik Internasional Pisahkan Regulator dan Pengelola Investasi
Rizal menjelaskan, dalam praktik internasional, sovereign wealth fund umumnya tidak menjadi anggota inti forum stabilitas keuangan.
Menurutnya, pemisahan antara regulator, bank sentral, otoritas fiskal, dan pengelola investasi dijaga secara ketat karena masing-masing memiliki mandat yang berbeda.
Kalaupun sovereign wealth fund dilibatkan, perannya biasanya hanya sebatas penyedia informasi tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan.
Baca juga: Stop! Danantara di KSSK: Menempatkan “Serigala” di Kandang “Domba”
Selain itu, terdapat sejumlah mekanisme pengamanan yang wajib diterapkan, seperti keterbukaan potensi konflik kepentingan, mekanisme recusal atau pengunduran diri dari pembahasan tertentu, pembatasan akses terhadap informasi sensitif, serta audit independen.
“Prinsip dasarnya harus tegas. Danantara boleh didengar, tetapi tidak boleh ikut mengendalikan keputusan KSSK. Mencampur regulator dengan operator adalah jalan pendek menuju konflik kepentingan dan jalan panjang menuju hilangnya kepercayaan pasar,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
