Poin Penting
- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng fokus pada KUR untuk memperkuat UMKM dan menekan pinjol.
- BPD diminta berperan sebagai motor ekonomi daerah, bukan sekadar administratif.
- Keterbatasan fiskal mendorong daerah mengandalkan investasi dan inovasi pembiayaan.
Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Bank Jateng memprioritaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama penguatan usaha kecil.
Hal tersebut disampaikan Luthfi dalam Seminar Nasional bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jateng, Jumat, 17 April 2026.
“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” tegas Luthfi.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat mengurangi risiko masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) dan rentenir berbunga tinggi.
Luthfi menegaskan, BPD atau Bank Pembangunan Daerah harus mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. Tidak hanya menjalankan fungsi administratif perbankan, BPD juga diharapkan aktif menopang ekonomi kerakyatan, mendorong investasi, dan memperkuat pembiayaan pembangunan.
Baca juga: Seminar Nasional BPD: Peran Strategis BPD di Tengah Penurunan TKD
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa lagi bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah. Keterbatasan APBD dan transfer pusat menuntut daerah lebih kreatif mencari sumber pertumbuhan baru, termasuk melalui investasi dan penguatan peran bank daerah.
“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, investasi menjadi salah satu kunci untuk menutup keterbatasan tersebut. Pemerintah pun terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui kepastian hukum, kemudahan perizinan, keamanan, dan pengembangan kawasan industri untuk menarik penanaman modal.
Bank Jateng Perkuat Pembiayaan Daerah
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menyatakan penurunan dana transfer ke daerah harus dimaknai sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat peran strategisnya.
“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” ujarnya.
Baca juga: Tekanan Global Naikkan Biaya Proyek, BPD Diminta Lebih Proaktif
Ia menegaskan, BPD tidak cukup hanya menjadi penyalur kredit, tetapi juga harus berperan sebagai mitra Pemda dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu melalui penguatan proyeksi arus kas dan pengawasan pembiayaan.
“Maka tujuan pemberian fasilitas kredit ini benar-benar bisa menyelesaikan proyek tepat waktu,” terangnya.
BPD Harus Naik Kelas
Sementara itu, Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan pentingnya transformasi BPD agar tidak lagi sekadar menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah.
“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” tegasnya.
Menurutnya, BPD harus naik kelas menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, menjaga stabilitas likuiditas, sekaligus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi regional.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca juga: Asbanda Dorong BPD Naik Kelas jadi Orkestrator Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Seminar Nasional ini menjadi bagian dari rangkaian event Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.
Kegiatan seminar berlangsung lancar dan menghadirkan suasana diskusi yang aktif serta interaktif antara narasumber dan peserta.
Adapun sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam seminar di antaranya, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, dengan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Program Prioritas”; dan Siti Chomzah selaku Kasubdit Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan materi terkait “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak”.
Kemudian satu narasumber lainnya, yakni pengamat perbankan yang juga Chariman of Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto yang memberikan perspektif bertajuk “Mengatur Ulang Kehati-hatian: BPD, BMPK, dan Dilema Fiskal Daerah”. (*)
