Poin Penting:
- Kebijakan B50 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada 2026 melalui pengurangan impor solar.
- Program B50 diproyeksikan menciptakan nilai tambah CPO sebesar Rp24,68 triliun dan menyerap 2,21 juta tenaga kerja.
- Pemerintah memastikan implementasi B50 tetap dilakukan serentak mulai 1 Juli 2026 meski sejumlah uji teknis masih berlangsung.
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi kebijakan biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar seiring peningkatan penggunaan campuran biodiesel berbasis sawit.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, penerapan B50 menjadi langkah strategis pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
“Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun,” kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, dikutip Antara, Rabu (17/6).
Baca juga: ESDM Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik meski Rupiah Melonjak
Menurutnya, penggunaan B50 akan menurunkan konsumsi solar impor secara bertahap sehingga memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan nasional.
ESDM: Penghematan Devisa Meningkat Dibanding Era B40
Kementerian ESDM mencatat nilai penghematan devisa yang diproyeksikan dari implementasi B50 meningkat signifikan dibandingkan saat pemerintah masih menjalankan mandatori B40 pada tahun sebelumnya.
Pada 2025, penghematan devisa yang diperoleh dari penurunan impor solar mencapai Rp133,3 triliun. Dengan target penghematan sebesar Rp157,28 triliun tahun ini, terdapat kenaikan sekitar 17,9 persen.
Baca juga: Kebijakan Mandatori Biodiesel B50 Berlaku Mulai 1 Juli 2026
Selain menekan impor BBM, kebijakan B50 juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar energi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.
Anggia menegaskan pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
B50 Dorong Nilai Tambah Sawit dan Serap Jutaan Tenaga Kerja
Implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program ini berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun.
Selain itu, kebijakan tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
“Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita,” jelasnya.
Baca juga: Konflik Timur Tengah Jadi Momentum Percepatan Implementasi B50 di RI
Dengan berbagai manfaat tersebut, program B50 dinilai tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan devisa, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan industri sawit domestik.
Uji Teknis Masih Berjalan, Implementasi Tetap Serentak
Untuk memastikan kesiapan penerapan kebijakan tersebut, ESDM telah melakukan berbagai uji coba teknis sejak tahun lalu. Uji teknis B50 untuk sektor otomotif dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Di sisi lain, pemerintah masih melaksanakan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan rampung pada Semester II 2026. Pengujian juga masih berlangsung pada sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik.
Meski sejumlah pengujian belum sepenuhnya selesai, pemerintah memastikan implementasi B50 tetap akan dilakukan secara bersamaan di seluruh sektor yang menjadi sasaran program.
“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak,” imbuh Anggia.
Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Arah BBM B50, Ini Jadwal Implementasinya
Melalui penerapan B50, ESDM optimistis Indonesia dapat mengurangi impor solar secara signifikan, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan ekonomi global. (*)
Editor: Yulian Saputra
