Poin Penting
- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai keputusan pemerintah dan Menkeu Purbaya untuk tidak membebankan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) ke APBN.
- Anis menyoroti bahwa proyek Whoosh sejak perencanaan sudah bermasalah karena tidak masuk Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.
- Anie menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara serta audit menyeluruh terhadap proyek besar agar APBN tidak menjadi penyangga risiko bisnis.
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengungkapkan, keputusan pemerintah untuk tidak membebankan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah tepat.
“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperberat keuangan negara yang saat ini sudah dalam keadaan terbatas,” ujar Anis dikutip laman DPR, Senin, 27 Oktober 2025.
Legislator Fraksi PKS itu juga menyampaikan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya, yang menolak pembayaran utang proyek KCJB dibebankan pada APBN. Ia menilai sejak awal proyek tersebut memang sudah bermasalah dari sisi perencanaan.
“Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030. Bahkan, Menhub saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakal sulit dibayar,” paparnya.
Baca juga : DPR Dukung Purbaya Tolak Pakai APBN untuk Utang KCIC, Desak Audit Pembengkakan Biaya
Berdasarkan informasi yang beredar, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), anak usaha PT KAI yang juga pemegang saham terbesar PT KCIC, mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada 2024, dan kembali merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025.
“Menurut data BPS, Kereta Cepat hanya ramai saat musim liburan saja, padahal biaya investasi dan operasionalnya sangat tinggi,” ungkapnya.
Sebab kata dia, situasi ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar setiap kebijakan publik benar-benar ditimbang secara matang antara manfaat dan risikonya.
“BUMN yang awalnya sehat kini harus menanggung beban utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek penugasan presiden terdahulu. Padahal para pembantunya sudah memberikan peringatan sejak awal,” tegasnya.
Baca juga : Kebijakan Dana Rp200 T Menkeu Purbaya, Industri Asuransi Ikut Ketiban Berkah?
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan negara yang lebih berhati-hati, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang mengatur bahwa dividen BUMN disetorkan ke Danantara, bukan langsung ke APBN.
“Karena itu, Danantara harus mampu mengelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” kata Anis.
Anis menegaskan bahwa APBN harus menjadi pelindung rakyat, bukan penyangga risiko bisnis. Sebab, setiap kebijakan yang berpotensi membebani keuangan negara wajib melalui audit menyeluruh, pengawasan DPR, dan dasar hukum yang jelas.
“DPR harus memastikan bahwa setiap proyek benar-benar memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi bangsa, bukan menjadi beban baru bagi generasi berikutnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
