Poin Penting
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC).
- Adian Napitupulu mendukung sikap Menkeu, namun mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan audit atas pembengkakan biaya proyek.
- DPR mengingatkan rencana perpanjangan rute Jakarta–Surabaya perlu disertai perencanaan matang agar tidak mengulang masalah serupa.
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Ia menilai, penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.
“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan, dinukil laman DPR, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menekankan, proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari Cina maupun Jepang.
“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” jelasnya.
Baca juga: New Hope! Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa
Legislator Dapil Jawa Barat V ini menekankan, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.
Namun demikian, Adian menilai hal itu tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.
Perpanjangan Rute Jakarta-Surabaya
Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta-Surabaya, Adian mengungkapkan ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.
Baca juga: Purbaya: Konsumsi Rumah Tangga Kuartal IV 2025 Bisa Tembus di Atas 5,5 Persen
Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.
“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.
Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.
“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi problemnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
