Poin Penting
- DPR meminta APBN 2027 mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang berkualitas dan berkeadilan
- Pertumbuhan kredit UMKM hanya 2,5 persen, jauh di bawah kredit nasional 13,58 persen hingga Juli 2026
- Pemerintah dan perbankan diminta memperluas kredit UMKM agar lebih banyak menggerakkan sektor riil.
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita mengapresiasi kinerja pemerintah, tetapi tentu perlu peningkatan di sana-sini. Pertumbuhan yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan dirasakan secara berkeadilan oleh seluruh masyarakat,” ujar Amin dinukil laman DPR, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia menilai, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus menjadi perhatian bersama dan tercermin dalam kebijakan fiskal setiap tahun hingga 2029. Baginya, capaian pertumbuhan tidak cukup hanya tinggi secara angka, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai, tetapi hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Pertumbuhan harus berkualitas dan berkeadilan,” tegasnya.
Amin juga mengaitkan pembahasan APBN dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, serta Deputi Gubernur Bank Indonesia yang tengah berlangsung di Komisi XI DPR RI.
Baca juga: DPR Laporkan Perkembangan RUU Perampasan Aset di Tengah Demo 27 Agustus
Dari sudut pandangnya, seluruh kebijakan ekonomi harus memiliki orientasi yang sama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Soroti Pertumbuhan Kredit UMKM
Amin menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ekonomi pemerintah adalah akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal ini menjadi sorotan karena UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, alokasi kredit perbankan kepada sektor tersebut masih relatif rendah.
“Kita tidak bangga hanya karena jumlah UMKM mencapai sekitar 64 juta. Yang kita inginkan justru UMKM naik kelas menjadi usaha menengah bahkan besar,” ujarnya.
Baca juga: Desil Bansos Bermasalah, DPR Soroti Tukang Becak Masuk Desil 9
Diketahui, hingga Juli 2026 pertumbuhan kredit secara nasional mencapai sekitar 13,58 persen, tetapi pertumbuhan kredit UMKM hanya sekitar 2,5 persen.
Sementara, kredit untuk sektor mikro bahkan hanya tumbuh sekitar 0,8 persen. Dari informasi ini, Amin meminta pemerintah dan industri perbankan memberikan perhatian lebih besar kepada sektor produktif yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Tidak boleh dana hanya berputar di sektor keuangan. Jangan sampai ditempatkan di bank-bank Himbara lalu berputar kembali di instrumen keuangan tanpa mengalir ke sektor riil. Yang kita inginkan adalah kredit benar-benar menggerakkan usaha masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” katanya.
Politisi Fraksi PKS itu berharap berbagai kebijakan pembiayaan pemerintah ke depan dapat semakin memperluas akses kredit bagi UMKM sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan skala usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
Editor: Galih Pratama
