Poin Penting
- DPR menilai sektor swasta harus diberi ruang lebih besar karena APBN tidak cukup menopang seluruh pembangunan
- Kepastian hukum dan regulasi yang kondusif dinilai penting untuk menjaga investasi, lapangan kerja, dan penerimaan pajak
- Penutupan gerai ritel modern menjadi sinyal tekanan dunia usaha yang dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Jakarta – Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dalam keterangannya, dikutip Minggu, 31 Mei 2026.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional. Ia menyoroti besarnya porsi anggaran negara yang sudah terserap untuk sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Prabowo Mau Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR: Pastikan Manfaatnya bagi Siswa
“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, negara-negara maju mampu berkembang bukan semata-mata karena kekuatan APBN, melainkan karena terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kondusif bagi sektor swasta.
“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN ini.
Ia menambahkan, dunia usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, serta insentif yang jelas dibanding kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.
Firman pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap dunia usaha dan investasi nasional.
“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujar Anggota Baleg DPR RI itu.
Baca juga: DPR Dorong Pajak Digital Global demi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Firman juga menyinggung maraknya penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di sejumlah daerah sebagai contoh nyata dampak kebijakan dan kondisi usaha yang tidak kondusif.
Ia bilang, keberadaan ritel modern tidak hanya menjadi penggerak investasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan usaha menengah sebagai pemasok maupun mitra usaha.
“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa keberpihakan nyata kepada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta agenda hilirisasi industri nasional akan sulit diwujudkan.
“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
