Poin Penting
- DPR minta BGN benahi tata kelola MBG dari aspek SDM, anggaran, dan administrasi
- Pengawasan SPPG diminta diperketat untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan MBG
- BGN didorong segera tuntaskan masalah mitra MBG agar program berjalan optimal.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan tata kelola organisasi seiring dengan penyelesaian sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnnya, evaluasi yang dilakukan BGN tak cukup berfokus pada perbaikan internal, tetapi juga harus diikuti langkah konkret untuk mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Irma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN.
Ia menilai jajaran baru BGN menghadapi tantangan besar untuk membenahi persoalan yang ditinggalkan kepengurusan sebelumnya.
“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” ujar Irma, seperti dikutip dari laman DPR, Senin (20/7/2026).
Baca juga: Motor Listrik BGN akan Dihibahkan ke Guru, Komisi X Soroti Risiko Hukum
Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola harus berjalan beriringan dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam implementasi Program MBG.
Sebab, proses evaluasi tidak boleh menghambat penyelesaian masalah yang dihadapi para mitra pelaksana di lapangan.
Peningkatan Kerja Sama BGN dan SPPG
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti perlunya keseimbangan antara peningkatan kerja sama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan sistem pengawasan.
Menurut Irma, peningkatan jumlah SPPG harus diikuti kontrol yang lebih ketat untuk memastikan seluruh satuan layanan memenuhi standar kelayakan operasional.
“Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan,” kata dia.
Baca juga: DPR Desak Seluruh Kebijakan MBG Terdokumentasi Resmi
Irma menilai evaluasi tata kelola yang saat ini dilakukan BGN harus memiliki arah yang jelas terhadap pelaksanaan program ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan para mitra dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.
Ia juga meminta BGN memprioritaskan pembenahan pada aspek sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan tata kelola kelembagaan agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif.
“Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” ujar Irma.
Dirinya berharap, langkah pembenahan tersebut dapat memperkuat pelaksanaan Program MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan para mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut. (*)
Editor: Galih Pratama
