Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
INI bukan tentang cerita upah pengupas bawang yang Rp700 ribu per Kg. Juga, bukan tentang penghasilan penggilingan padi yang Rp2 triliun. Dan, bukan pula soal petani yang bisa libur ke luar negeri. Tapi, ini soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, tapi berpotensi memiskinkan rakyat. Istilah ini dikenal dengan konsep immiserizing growth atau pertumbuhan yang memiskinkan – yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam ekonomi pembangunan.
Pada 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka yang selalu dinantikan pasar dan para pengambil kebijakan: ekonomi Indonesia triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menembus Rp3.576,2 triliun.
Dalam deru mesin statistik, angka-angka ini adalah simfoni yang nyaris sempurna. Stabil di koridor lima koma. Pemerintah punya alasan untuk tersenyum, investor boleh bertepuk tangan, dan lembaga pemeringkat bisa kembali menulis catatan optimistis tentang Indonesia. Sebuah pertumbuhan yang menggembirakan, setidaknya di atas kertas.
Namun, ada yang ganjil. Di luar ruang konferensi pers BPS, di meja-meja makan keluarga, di warung kopi pinggir jalan, di percakapan para orang tua yang menghitung ulang anggaran bulanan, tidak terdengar tepuk tangan. Yang ada adalah helaan napas panjang, pertanyaan lirih: mengapa ekonomi yang disebut tumbuh ini terasa semakin sulit?
Seolah ada jurang lebar antara angka agregat yang melambung dengan pengalaman konkret sehari-hari. Di balik pertumbuhan 5,29 persen, begitu banyak rumah tangga yang justru harus mengencangkan ikat pinggang, menunda pembelian barang sekunder, atau memilih beras yang lebih murah. Inilah paradoks yang tidak bisa dijawab oleh selebaran statistik: sebuah pertumbuhan yang seperti membuai di awan, sementara kaki-kaki rakyat menapak tanah yang semakin gersang.
Catatan Infobank di HUT Kemerdekaan ke 81 ini, bukan hendak meniadakan arti penting pertumbuhan. Pertumbuhan tetaplah fondasi bagi penciptaan lapangan kerja dan penerimaan negara. Tetapi, sudah terlalu lama kita memuja angka pertumbuhan tanpa bertanya dengan cukup curiga: untuk siapa sebenarnya ekonomi tumbuh?
Baca juga: Ketidakpastian Damai Perang Teluk Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Global di 2026
PDB Bukan Dompet Rakyat
Kita perlu meluruskan satu kesalahpahaman purba yang terus direproduksi oleh para pembuat kebijakan: bahwa pertumbuhan PDB adalah sinonim dari peningkatan kesejahteraan setiap warga. PDB hanyalah ukuran total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Ia tidak memotret distribusi, apalagi pengalaman hidup.
Contoh, sebuah pabrik nikel baru di Halmahera yang mengekspor produk bernilai triliunan rupiah akan menyumbang gemuk pada PDB. Tetapi jika pabrik itu hanya menyerap sedikit tenaga kerja lokal, membayar upah rendah, dan mengalirkan sebagian besar keuntungan ke pemegang saham di luar negeri, maka jejaknya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar sangatlah tipis. Pertumbuhan ada, kemakmuran tidak hadir.
Maka, pertanyaan yang harus diajukan bukan “seberapa besar pertumbuhan?” melainkan “seperti apa pertumbuhannya?”
Pertumbuhan yang Tidak Turun ke Bawah
Selama beberapa dekade terakhir, Infobank telah menyaksikan berulang kali kenaikan tajam investasi dan pertumbuhan sektor-sektor padat modal. Pabrik-pabrik besar, infrastruktur canggih, pusat data, pertambangan dan smelter bertebaran. Pemerintah dengan bangga menyebutnya sebagai transformasi struktural.
Namun, transformasi apa yang sedang terjadi jika jutaan tenaga kerja masih terperangkap di sektor informal, upah riil buruh tani dan buruh bangunan nyaris stagnan, dan generasi muda lulusan perguruan tinggi semakin lama menunggu panggilan kerja yang layak?
Data BPS dari beberapa tahun terakhir sudah memberi sinyal yang tidak boleh diabaikan: persentase pekerja formal terhadap total pekerja masih rendah, sementara proporsi pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran terus tinggi. Industri manufaktur yang dulu menjadi katup penciptaan kerja massal justru mengalami deindustrialisasi dini: kontribusinya terhadap PDB menyusut, padahal angkatan kerja baru terus bermunculan. Jika mesin pertumbuhan tidak menghasilkan cukup lapangan kerja berkualitas, lalu untuk apa kita berpesta merayakan angka 5,29 persen?
Dulu, ada satu keyakinan sederhana yang dikenal sebagai trickle-down economics; biarkan investasi dan keuntungan korporasi membesar. Maka, pada akhirnya kue ekonomi akan menetes ke bawah melalui penciptaan kerja dan kenaikan pendapatan. Realitas menunjukkan, tetesan itu terlalu sering menguap sebelum menyentuh tanah.
Modal bergerak ke sektor-sektor dengan teknologi tinggi yang minim tenaga kerja. Keuntungan perusahaan menggunung, namun dibagikan dalam bentuk dividen dan bonus bagi segelintir pemilik modal dan eksekutif. Sementara itu, pekerja di rantai produksi bawah terus bergulat dengan upah minimum yang dinaikkan hanya sekadar menjaga daya beli agar tidak tergerus inflasi, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pertumbuhan melesat, ketimpangan melebar.
Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Selama 81 Tahun?
Jika konsumsi mayoritas rakyat seret, tetapi PDB moncer, lalu ke mana tambahan output ekonomi itu mengalir? Jawabannya dapat diemukan di laporan keuangan emiten-emiten besar di bursa efek. Sektor perbankan, pertambangan, telekomunikasi, dan barang konsumsi mencatatkan pertumbuhan laba yang cemerlang di kuartal-kuartal terakhir.
Rasio profitabilitas korporasi terhadap PDB terus meningkat, menunjukkan bahwa porsi keuntungan modal dalam kue ekonomi membesar, sementara porsi pendapatan pekerja (labor share) menyusut. Ini bukan fenomena baru, tetapi intensitasnya menguat. Ekonomi Indonesia semakin capital intensive, dan pemilik kapital menjadi pemenang utama dari permainan ini. Fenomena yang kaya makin kaya seperti lagu Rhoma Irama telah menjadi kenyataan.
Pasar modal pun menggila. Indeks harga saham gabungan pada tahun lalu sempat mencatat rekor tertinggi, dan nilai kapitalisasi pasar terus membengkak. Sekilas, ini pertanda sehat. Namun, kepemilikan saham masih sangat terkonsentrasi pada segelintir orang.
Menurut data Biro Riset Infobank yang diolah dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, kurang dari 2 persen populasi memiliki akun saham, dan dari jumlah itu, 90 persen aset dikuasai oleh kurang dari 1 persen investor.
Jadi, ketika kita merayakan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen dan kenaikan pasar modal yang mengilap, pada dasarnya kita sedang bersulang untuk kemakmuran segelintir elite pemodal. Kue ekonomi membesar, tetapi porsi yang dinikmati rakyat kebanyakan justru mengecil secara proporsional.
Pemerintah kerap menangkis dengan data bahwa tingkat kemiskinan menurun dan indeks pembangunan manusia meningkat. Tidak ada yang memungkiri capaian tersebut. Tetapi penurunan kemiskinan yang lambat di tengah pertumbuhan tinggi justru mengkonfirmasi bahwa korelasi antara pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan semakin melemah.
Elastisitas pengurangan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDB semakin tidak responsif. Artinya, setiap persen pertumbuhan ekonomi kini menghasilkan lebih sedikit pengurangan kemiskinan dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Ini ciri dari pertumbuhan yang tidak inklusif: ia melaju, tetapi meninggalkan sebagian besar penumpangnya di stasiun.
Negara Tidak Boleh Terpesona oleh Angka
Di titik ini, negara—sebagai nahkoda kebijakan—mestinya bertindak sebagai penyeimbang. Namun yang terjadi, pemerintah justru kerap terpesona oleh angka pertumbuhan agregat, lalu menjadikannya legitimasi bahwa “semua baik-baik saja”. Dokumen resmi, pidato kenegaraan, hingga debat anggaran lebih banyak dipenuhi klaim pertumbuhan, inflasi terkendali, dan investasi yang memecahkan rekor.
Jarang sekali kita mendengar refleksi mendalam tentang kualitas pertumbuhan, tentang distribusi, tentang upah riil buruh yang tertatih, tentang petani yang nilai tukarnya jeblok, tentang guru honorer, atau tentang nelayan yang terjepit cuaca dan harga BBM.
Negara seharusnya bertanya. Apakah insentif fiskal yang diberikan kepada investor benar-benar diterjemahkan menjadi penyerapan tenaga kerja yang signifikan? Apakah proyek infrastruktur yang dibiayai utang negara menghasilkan pusat-pusat ekonomi baru yang memberdayakan rakyat setempat, atau hanya menjadi koridor distribusi barang impor dan komoditas ekspor?
Apakah kebijakan upah minimum cukup untuk menjamin kehidupan layak, atau hanya sekadar angka yang membuat statistik terlihat sopan? Tanpa pertanyaan-pertanyaan jujur semacam ini, negara hanya akan menjadi pelayan setia angka, bukan pengabdi rakyat.
Pertumbuhan yang Memiskinkan
Konsep immiserizing growth atau pertumbuhan yang memiskinkan sebenarnya sudah lama dikenal dalam ekonomi pembangunan. Istilah ini awalnya digunakan dalam konteks perdagangan internasional, ketika peningkatan produksi justru menurunkan harga komoditas ekspor dan memperburuk posisi negara berkembang.
Jagdish N. Bhagwati memperkenalkan konsep immiserizing growth pada 1958. Argumennya adalah bahwa pertumbuhan produksi tidak selalu identik dengan kenaikan kesejahteraan nasional. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan yang sangat berorientasi ekspor dapat membuat terms of trade memburuk begitu besar sehingga keuntungan dari pertumbuhan produksi justru kalah oleh kerugian perdagangan internasional.
Namun, dalam konteks ekonomi politik domestik, maknanya bisa lebih luas: sebuah situasi ketika pertumbuhan agregat terjadi bersamaan dengan penurunan kualitas hidup sebagian besar penduduk karena ketimpangan, pengangguran terselubung, pergeseran dari pekerjaan formal ke informal, dan terkikisnya akses terhadap sumber daya produktif.
Di sinilah konsep Bhagwati menjadi menarik. Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen year-on-year pada kuartal II 2026, setelah tumbuh sekitar 5,6 persen pada kuartal I. Tetapi pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II melambat menjadi 5,06 persen dari 5,52 persen pada kuartal I. Jelas ini menimbulkan pertanyaan ekonomi-politik yang jauh lebih menarik:
Apakah Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara statistik, tetapi kualitas pertumbuhannya belum cukup kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara proporsional? Indonesia hari ini menghadapi spektrum itu. Di satu sisi, Produk Domestik Bruto kita telah menembus angka fantastis.
Di sisi lain, survei-survei independen memperlihatkan peningkatan rasa tidak aman ekonomi di kalangan warga. Biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal membuat keluarga pekerja harus menyisihkan bagian besar pendapatan hanya untuk tetap “hidup normal”.
Petani di berbagai daerah menceritakan bagaimana harga gabah dan komoditas hortikultura tidak naik signifikan, sementara harga pupuk, pestisida, dan sewa alat melambung. Nelayan tradisional mengeluhkan tangkapan yang semakin sedikit dan BBM yang terus membakar ongkos. Mereka semua adalah penyumbang PDB, tetapi sekaligus korban dari pertumbuhan yang tidak berpihak. Rakyat hanyalah komoditas politik.
Statistik ketimpangan juga memberi sinyal jelas. Rasio Gini Indonesia memang sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun penurunan itu diduga kuat dipengaruhi oleh efek statistik penurunan pendapatan kelompok menengah atas akibat krisis tertentu, bukan oleh perbaikan merata. Kelas menengah sekarang sedang “ngos-ngosan” mengatur kebutuhan hidupnya.
Sementara itu, ketimpangan aset—yang lebih parah—nyaris tidak tersentuh kebijakan. Konsentrasi kepemilikan tanah, properti, dan saham semakin mencolok, menciptakan jurang kuasa ekonomi yang kelak akan menurunkan jurang kuasa politik. Pertumbuhan yang kita saksikan tidak sedang membangun jembatan, melainkan memperdalam lembah.
Juga, ketimpangan simpanan. Data LPS menunjukan simpanan kelompok di bawah Rp100 juta saldonya makinn tipis. Semenntara kelompok simpanan bersaldo di atas Rp5 miliar makin gemuk. Jelas ini bukti nyata ketimpangan simpangan makin lebar. Tidak bisa dihentikan di tengah sektor keuangan yang terus tumbuh.
Sejalan dengan itu, data OJK menunjukan angka paylater terus membengkak di dua tahun terakhir ini. Jadi, masyarakat Indonesia tak lagi Mantap (makan tabungan) tapi juga Matang (makan utang). Jika hal ini tidak waspadai maka kelas menengah akan roboh dan akan menarik lebar jurang kemiskinan.
Baca juga: Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027
Pertumbuhan Bukan Sekadar Angka
Infobank menyerukan, ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang sekadar tumbuh di atas kertas. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang membuat rakyat mampu membeli lebih banyak tanpa berutang. Juga, bekerja dengan upah yang memadai, menabung untuk masa depan, dan hidup dengan martabat yang utuh.
Sesungguhnya, ia adalah ekonomi yang menghitung kemajuan bukan dari seberapa cepat mesin-mesin pabrik berputar, melainkan dari seberapa banyak warga yang bisa tidur nyenyak tanpa dihantui tagihan. Ia adalah ekonomi yang wajahnya dapat dikenali di raut seorang ibu yang bisa membawa anaknya berobat tanpa menjual aset satu-satunya.
Maka, ketika angka 5,29 persen itu diumumkan, patut merenung lebih sunyi. Jangan sampai kita larut dalam pesta statistik sementara rakyat harus terus mengurangi belanja, menunda kebutuhan, dan mengencangkan ikat pinggang. Sebab, jika ekonomi tumbuh tetapi rakyat semakin sulit, ada sesuatu yang mendasar sedang rusak dalam cara kita mengelola republik ini.
Atau, justru kita sedang mengalami jebakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang justru memiskinkan rakyatnya karena yang menikmati kue pembangunan hanya sekelompok orang yang punya akses dengan kekuasaan, hukum dan ekonomis kelas atas.
Lalu, kita harus bertanya dengan suara yang lebih keras: jika ekonomi tumbuh 5,29 persen, tetapi rakyat harus terus memangkas pengeluaran, menahan lapar untuk menyekolahkan anak, dan menggadaikan masa depan demi bertahan di masa kini—lalu, sebenarnya siapa yang sedang tumbuh? Siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan yang ditopang dengan utang yang mencapai Rp10.000 triliun? Atau, ada sesuatu yang mendasar sedang rusak dalam cara kita mengelola republik ini?
Untuk kita renungkan di Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. ”Ekonomi tumbuh tinggi kok rakyatnya masih banyak yang miskin di Tanah dengan sumber alam yang melimpah”
