Poin Penting:
- BRICS membahas penguatan kerja sama keuangan dan mekanisme Local Currency Settlement.
- Airlangga menilai negara berkembang harus aktif membentuk tata kelola global.
- Indonesia mendorong reformasi lembaga multilateral agar lebih mewakili kepentingan negara berkembang.
Jakarta – Penguatan kerja sama keuangan menjadi salah satu agenda penting BRICS di tengah ketidakpastian global. BRICS juga membahas pengembangan mekanisme Local Currency Settlement untuk memperkuat transaksi antarnegara.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai negara berkembang harus mengambil peran lebih besar. Menurutnya, keterlibatan aktif diperlukan agar kepentingan negara berkembang masuk dalam aturan global.
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” ujar Airlangga dikutip Antara, Minggu (13/9).
Baca juga: Negara G20-BRICS Perkuat Kolaborasi, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Global
BRICS Dorong Penguatan Kerja Sama Keuangan
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menghadiri hari pertama KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi.
Airlangga melihat perubahan geopolitik membuat posisi negara berkembang semakin penting. Indonesia karena itu terus mendorong reformasi berbagai institusi multilateral.
Upaya tersebut mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan lembaga keuangan internasional. Indonesia ingin institusi tersebut lebih responsif terhadap perubahan global.
Reformasi juga diperlukan menghadapi fragmentasi ekonomi dan ketidakpastian perdagangan global. Tantangan tersebut turut meningkatkan tekanan terhadap rantai pasok berbagai negara.
Indonesia mendorong sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan. Sistem tersebut juga harus memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.
BRICS Bahas LCS hingga Rantai Pasok Global
Dalam Keketuaan India 2026, BRICS membahas sejumlah agenda strategis bidang ekonomi. Salah satunya adalah penguatan kerja sama keuangan antarnegara anggota.
Pembahasan tersebut mencakup pengembangan mekanisme Local Currency Settlement atau LCS. Skema ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara peserta.
Agenda ekonomi juga mencakup pembangunan rantai pasok global yang lebih tangguh. Selain itu, pembahasan diarahkan pada penguatan sistem perdagangan berbasis aturan.
BRICS turut membahas energi, ketahanan pangan, digitalisasi, teknologi, dan perubahan iklim. Agenda tersebut berjalan bersama pembahasan perdamaian, keamanan, serta penguatan kerangka institusional.
Prabowo Soroti Kekuatan Kolektif BRICS
Pada hari pertama KTT, Prabowo mengikuti sesi khusus anggota BRICS. Sesi tersebut mengangkat tema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.”
Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan secara berjenjang. Ketahanan nasional perlu diperkuat melalui kerja sama regional hingga tingkat global.
Baca juga: Prabowo Angkat Pepatah Lama Indonesia di KTT BRICS, Ini Pesannya
Menurut Prabowo, kekuatan kolektif BRICS dapat memperkuat tata kelola global. Kekuatan tersebut juga berpotensi mendukung ketahanan pangan dan energi.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global,” kata Prabowo.
Presiden juga menilai BRICS menyatukan pasar terbesar dan produsen energi utama dunia. Kondisi tersebut menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar.
KTT BRICS 2026 selanjutnya memasuki hari kedua dengan agenda yang lebih luas. Pertemuan tersebut melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.
Agenda hari kedua mengusung tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” Tema tersebut diarahkan untuk membentuk pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan.
Penguatan kerja sama keuangan menjadi bagian penting agenda BRICS di tengah perubahan ekonomi global. Indonesia melalui Airlangga terus mendorong peran negara berkembang dalam membentuk tata kelola global. (*)
Editor: Galih Pratama
