Poin Penting
- BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan akibat klaim yang lebih besar dibanding penerimaan iuran.
- DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan JKN.
- Dukungan dana Rp20 triliun dinilai penting, tetapi bukan solusi jangka panjang.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun per bulan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik guna menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dikutip laman DPR, Jumat, 12 Juni 2026.
Baca juga: Misbakhun Nilai Kelas Menengah Hadapi Situasi Sulit, Reformasi Fiskal Harus Berkeadilan
Diketahui, berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR, pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan. Sementara itu, penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun per bulan.
Netty menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.
Dana Tambahan Rp20 Triliun Dinilai Bukan Solusi Permanen
Netty pun menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menunda reformasi yang lebih mendasar.
“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.
Baca juga: Target Pendapatan Negara Naik jadi 12 Persen dari PDB 2027
Politisi PKS itu juga meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh Sistem JKN
Netty menilai kondisi saat ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN.
Evaluasi tersebut mencakup efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan program promotif dan preventif guna menekan beban penyakit yang dapat dicegah.
Editor: Yulian Saputra
