Poin Penting:
- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai banyak keluarga kelas menengah sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya pengeluaran dan biaya hidup.
- Kelas menengah disebut memiliki peran strategis sebagai penggerak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Reformasi fiskal 2027 harus dilakukan secara adil tanpa menambah beban bagi kelompok kelas menengah yang patuh membayar pajak.
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus memberikan ruang yang lebih besar bagi kelas menengah untuk berkembang.
Menurutnya, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Ia menilai tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai menekan kelompok kelas menengah.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun di Jakarta, dikutip Antara, Jumat, 12 Juni 2026.
Baca juga: Rupiah Menguat Tipis, Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Kurangi Tekanan Fiskal
Misbakhun: Kelas Menengah jadi Penopang Ekonomi Nasional
Misbakhun menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2027 tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik semata. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kelompok kelas menengah memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi nasional. Ketika kelompok ini memiliki kepercayaan diri untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, maupun berinvestasi, maka aktivitas ekonomi akan bergerak lebih kuat.
Sebaliknya, apabila kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan.
“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” ujar Misbakhun.
Target Pendapatan Negara Harus Dicapai Secara Berkualitas
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara berada pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Misbakhun menilai pencapaian target tersebut harus dilakukan melalui perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas. Dengan demikian, peningkatan penerimaan tidak bertumpu pada penambahan beban bagi kelompok masyarakat yang selama ini telah patuh membayar pajak.
Baca juga: Bansos Tunai dan Reformasi Fiskal Dinilai Harus Berjalan Bersamaan usai Kenaikan Pertamax
Menurutnya, strategi fiskal yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Reformasi Fiskal Jangan Membebani Kelas Menengah
Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan agar reformasi fiskal yang dijalankan pemerintah tetap mengedepankan prinsip keadilan. Ia menegaskan kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik tidak boleh menjadi pihak yang menanggung beban tambahan.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” katanya. (*)
Editor: Yulian Saputra
